tirto.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani mengatakan Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu bulan Juli ini jika mantan capres 02, Prabowo Subianto bersedia.
"Kan Pak Jokowinya sudah bersedia secara terbuka ingin bertemu pak Prabowo. Faktor selanjutnya waktu yang cocok. Tapi kami meyakini sudah lebih cair sekarang, maka dalam waktu tidak lama lagi. Insyaallah bulan Juli ini," ujar dia saat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menerangkan, pada pertemuan nanti, mereka akan membahas agar tidak ada lagi keterbelahan antara kedua kubu. Kemudian juga agar perpecahan tersebut bisa diselesaikan secepatnya.
"Gerindra terkait orang-orang yang bermasalah, sedang dalam proses hukum. Itu salah satu materi yang dipermasalahkan," ucap dia.
Ia belum mengetahui agenda lain terkait dengan usulan dari Prabowo dalam pemerintahan Jokowi ke depan. Sebab, partai koalisi belum bertemu dengan Jokowi.
"Nanti kalau ketemu yang dibicarakan. Bukan siapa yang akan masuk. Pertanyaan pertama dalam pertemuan itu kan apakah perlu nambah [partai untuk koalisi] yang baru apa enggak. Kalau oke, baru kita tambah. Berapa kemudian siapa," kata dia.
Kemungkinan, kata dia, partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan bertemu usai sidang sengketa hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti.
Pertemuan partai koalisi dengan Jokowi, kata dia, akan membahas kebutuhan rencana keikutsertaan partai koalisi Prabowo. Karena, kata dia, tetap harus ada partai di koalisi Prabowo yang jadi koalisi.
"Kalau posisi sekarang melihat perolehan kursi [DPR RI]. Koalisi pemerintahan ada di 60,7 persen lah. Kemudian koalisi Pak Prabowo sekitar 39,3 persen. Yang harus dibahas, apakah kursi 60,7 persen itu dianggap sudah cukup apa belum, kalau cukup, berarti tidak nambah," tutur dia.
"Kalau belum cukup untuk menjamin dukungan bagi pemerintahan, mungkin bisa nambah satu [partai] kira kira," imbuh dia.
Satu partai koalisi Prabowo yang dimaksud, kata dia, belum diketahui.
"Istikharah dulu nanti PPP. Atau kita lihat warnanya [ideologi] yang belum ada warna apa di KIK, gitu ya," ujar dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
