tirto.id - Ribut-ribut soal kampus S2 tempat Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) terus berlanjut. Bamsoet yang juga menjabat Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar jadi makin sering membuka suara kepada awak media untuk menyampaikan klarifikasi.
Persoalan ini bermula saat salah satu kader Partai Golkar DKI Jakarta, Agus Harta mempertanyakan gelar MBA yang diperoleh Bamsoet lantaran Institut Manajemen Newport Indonesia (IMNI) sudah tutup sejak 2011. Ia menuding gelar yang diperoleh Bamsoet dari kampus abal-abal.
Menanggapi tudingan tersebut, Bamsoet menyatakan tidak terima dan berencana melaporkan Agus Harta ke kepolisian. Bamsoet menyampaikan itu usai bertemu dengan Parlemen Libya di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).
"Karena ada statement itu, saya persilahkan pada kawan-kawan alumni IMNI untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap orang yang menista institusi kami," kata Bamsoet.
Bamsoet mengklaim tim media DPR telah mewawancarai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir terkait pencabutan izin kampus IMNI. Bamsoet memastikan ijazah yang diterimanya sah secara hukum.
Melalui rilis tertulis yang diterima reporter Tirto pada Minggu (7/7/2019), Nasir mengatakan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang dikuatkan dengan UU Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi tidak berlaku surut.
"Jadi, jika kampusnya sudah ditutup kemudian ada yang meragukan ijazah yang sudah dikeluarkan, saya tegaskan itu tidak benar. Jika ijazah itu keluar sebelum UU itu diberlakukan maka kelulusannya tetap sah," kata Nasir.
Bamsoet Diminta Buktikan Gelarnya
Namun, Plt Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng menilai langkah Bamsoet yang berencana membawa masalah ini ke ranah hukum kurang tepat. Ia mengatakan seharusnya Bamsoet membuktikan bahwa kampus tempatnya mendapat gelar MBA tidak abal-abal.
“Kalau soal gelar MBA Pak Bamsoet, ya dibuktikan saja. Tidak usah pakai lapor polisi. Setahu saya universitas yang disebut oleh Agus Harta memang bodong," kata Rizal saat dihubungi reporter Tirto via pesan singkat, Minggu (7//7/2019).
Untuk memperkuat pernyataannya, Rizal menunjukkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 56/E/O/2011 tentang Pencabutan Ijin Penyelenggaraan Program Magister Manajemen S2 pada Sekolah Tinggi Manajemen IMNI di Jakarta.
Salah satu pertimbangan dalam SK tersebut yakni: "STM IMNI terbukti telah memerikan gelar lulusan S2 yang tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003."
Menurut Rizal, poin penting di balik kritik Agus Harta adalah soal kejujuran dan kredibilitas. Ia menilai jangan sampai pejabat publik sekelas Bamsoet tidak memberi contoh yang baik.
Rizal memperingatkan Bamsoet agar berhati-hati dalam berkata dan mengambil keputusan, apalagi jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember mendatang. Ia mengatakan hal itu bisa menjatuhkan Bamsoet yang berniat maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
“Politik kan cair dan berkembang cepat, apalagi Munas Golkar akan diadakan pada Desember nanti. Jadi berbagai gerakan bisa saja tak terduga dan langsung menohok Bamsoet,” kata dia.
Rizal juga mempertanyakan mengapa Bamsoet berencana melaporkan Agus Harta yang notabene sesama kader Golkar ke kepolisian.
"Ketua DPR menuntut kader sendiri? Masak kader seperti itu mau dilaporkan ke polisi? Saya pasti membela kader Golkar DKI dong. Kalau tidak setuju dengan kritik Agus, Pak Bamsoet jelaskan saja dengan baik," kata Rizal.
Manuver Jelang Munas Golkar
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai isu terkait gelar MBA Bamsoet digulirkan sebagai bentuk manuver politik jelang Munas Partai Golkar. Apalagi, kata dia, Bamsoet sudah menyatakan diri bakal maju dalam pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Tapi manuver seperti itu enggak bagus. [Seharusnya] dalam bagian proses kompetisi politik itu jangan terlalu memakai pendekatan yang terlalu personal. Apalagi pendekatan yang ad hominem," kata Burhan saat ditemui reporter Tirto di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (7/7/2019).
Burhan mengatakan akan lebih baik jika perdebatan politik dibawa ke arah lebih visioner, yang mengulas gagasan dan program yang ditawarkan untuk Partai Golkar.
"Karena kalau misalnya masuk ke wilayah personal, siapa pun yang menang dan kalah pasti ada yang terluka. Dan itu buruk untuk kepentingan partai Golkar," pungkasnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
