Indeks Dpr

Berapa gaji anggota DPR RI 2019-2024 dan tunjangan yang diterima?

Yasonna meminta masyarakat untuk tak menekan lagi Jokowi terbitkan Perppu KPK.

Posisi Ketua MPR kini menjadi rebutan di antara sembilan fraksi dan satu kursi untuk DPD.

Pelantikan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 menjadi agenda pertama dalam sidang paripurna DPR/DPD/MPR RI.

Pengesahan RUU Perkoperasian ditunda dan dilimpahkan ke anggota DPR RI periode 2019-2024. Sejumlah poin di dalamnya dianggap masih bermasalah.

Anggota tertua dan termuda jadi pimpinan sementara DPR RI.

Sebanyak 575 anggota DPR 2019 - 2024 berasal dari sembilan partai politik, paling banyak dari PDIP sebanyak 128 orang.

Agenda sidang paripurna ini adalah pengucapan sumpah/janji anggota DPR/DPD/MPR periode 2019 - 2024.

Anggota DPR yang sudah pensiun akan dapat dana pensiun dan tabungan hari tua.

Kementerian melarang mahasiswa ikut demo, pun dengan pemprov. Tapi mereka tak mau dengar.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan DPR periode 2014-2019 menghasilkan 91 undang-undang, 12 disahkan dalam waktu 32 hari kerja.

Buruh menyerukan agar semua masyarakat bersatu melawan berbagai kebijakan yang merugikan.

DPR periode 2014-2019 sepakat 5 RUU, yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan dibahas di DPR periode 2019-2024.

Orang tua siswa tak mengetahui kenapa anaknya tidak juga dilepaskan oleh pihak kepolisian.

Kementerian ESDM berkata pengesahan RUU Minerba dibahas DPR periode berikutnya, sesuai arahan presiden.

Wilayah ibu kota baru disebut merupakan wilayah rentan terjadinya konflik antara Indonesia dengan negara lain.

Nasir mengancam akan mengeluarkan SP2 untuk rektor yang menggerakkan mahasiswa demo. Dia bahkan melarang mahasiswa demo.

Wiranto ingin warga membantu aparat dengan turut serta melawan para perusuh saat demo mahasiswa.

Tagar #ManaBatunya viral di media sosial, penyebabnya adalah tudingan polisi kepada ambulans Pemprov DKI membawa batu untuk para demonstran.

RUU PSDN diketok DPR RI dalam sidang paripurna. Aturan ini jadi dasar hukum pembentukan komponen cadangan yang terdiri dari sipil.