Indeks Dpr

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP).

Mantan Ketua DPR Ade Komarudin diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan E-KTP. KPK telah memeriksa lebih dari 250 saksi, tapi baru dua yang ditetapkan tersangka.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo menilai pemerintah perlu mendefinisi kembali konsep lelang jabatan. Menurut Yasin, lelang jabatan tidak sesuai dengan etika pemerintahan.

Patrialis pernah berjanji akan menjaga integritasnya sebagai hakim MK dan menjadikan kasus Akil Mochtar sebagai pembelajaran.

Kekuatan DPR terbelah soal usulan presidential treshold.

DPR minta penjelasan pemerintah soal penghapusan peran legislatif dalam pengawasan BUMN

MKD tetap memproses kasus Ruhut Sitompul meski dia telah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta rencana memasukkan tembakau gorila ke dalam UU Narkotika harus dikaji lebih mendalam.

Hasanudin menerangkan, preseden penerimaan barang hibah sudah pernah terjadi sewaktu TNI AU mendapat hibah pesawat F-16 sebanyak 24 unit. Kala itu, DPR berharap agar TNI AU membeli pesawat baru F-16 sebanyak 6 unit. Akan tetapi, TNI AU lebih memilih untuk mendapat hibah pesawat F-16 sebanyak 24 unit. Padahal, DPR juga memperhatikan dampak apabila pesawat TNI AU bermasalah.

Anggota DPR Eko Patrio dipanggil pihak kepolisian terkait perkataannya soal pengalihan isu. Menanggapi itu, DPR mengimbau kepolisian mematuhi aturan dan tata cara pemanggilan anggota DPR.

Sampai kini nasib RUU Pertembakauan belum menemukan titik terang. RUU tersebut saat ini masih terkatung-katung di tingkat baleg dan belum dibawa pimpinan DPR di Badan Musyawarah.

Baleg DPR tidak memasukkan redenominasi rupiah ke dalam Prolegnas 2017.

Ia banyak berkomentar. Banyak menulis. Pernah menjadi penyair. Salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional. Bisakah ia berbuat makar?

Setya Novanto memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan rekaman skandal “Papa Minta Saham” ilegal, untuk memperbaiki citra diri melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Akrobat Setya Novanto ini menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup luas.

Partai Golkar ingin Setya Novanto dikembalikan jadi Ketua DPR. Langkah yang bisa memicu gejolak politik di Senayan maupun di tubuh Golkar

Ketua MPR mengatakan jika ada kelompok yang ingin melanggar konstitusi seperti hendak menguasai DPR melalui demonstrasi akan berurusan dengan MPR sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.

DPR menyarankan pemerintah mengungkap identitas aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November 2016 guna memperjelas persoalan dan menurunkan tensi politik.

Pembahasan tentang perzinaan dalam KUHP kembali diselenggarakan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan dan MUI. Kali ini, DPR berhalangan hadir.

Dalam Rapat Bamus, DPR telah menetapkan bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu akan dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus). Pembahasan RUU di Pansus akan efektif karena melibatkan berbagai komisi di DPR.

Upaya pemerintah untuk menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua seperti di daerah-daerah lain perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan distribusi Pertamina. Pemerintah dinilai tidak bisa mengendalikan Pertamina yang gagal mengelola distribusi BBM sehingga menyebabkan kesenjangan harga di beberapa daerah, terutama di Papua.