Profil 5 Anggota BPK Terpilih 2019: Dari Pius Hingga Hendra Susanto

Oleh: Addi M Idhom - 26 September 2019
Dibaca Normal 4 menit
DPR telah memilih 5 Anggota BPK periode 2019-2024. Dua kandidat terpilih merupakan politikus dan caleg gagal di Pemilu 2019. Tiga lainnya merupakan orang lama di BPK.
tirto.id - Pemilihan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 telah dilaksanakan oleh Komisi XI DPR RI melalui voting pada Rabu (25/9/2019). Sebanyak 56 anggota Komisi XI memberikan suaranya di voting itu. Hasilnya, lima anggota BPK periode 2019-2024 terpilih adalah:

1. Pius Lustrilanang (43 suara)
2. Daniel Lumban Tobing (41 suara)
3. Hendra Susanto (41 suara)
4. Achsanul Qosasi (31 suara)

5. Harry Azhar Aziz (29 suara).

Sebelumnya, Komisi XI menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) guna menguji 15 calon yang direkomendasikan DPD RI pada 23 September 2019. Tujuh kandidat di antaranya menjalani uji kepatutan dan kelayakan tersebut pada Rabu kemarin.

Menurut anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari, voting untuk memilih para kandidat anggota BPK dilakukan mulai 15.30 hingga 17.00 WIB. Menurut dia, kelima nama terpilih itu akan ditetapkan di Rapat Paripurna DPR, pada Kamis (26/9/2019). “Kalau tidak salah agendanya jam 10," ujar Eva.


Profil Anggota BPK Terpilih 2019

Dua di antara lima Anggota BPK terpilih tersebut sebelumnya aktif sebagai politikus dan anggota DPR periode 2014-2019. Pius Lustrilanang adalah politikus Gerindra. Sementara Daniel Lumban Tobing, politikus PDIP.


Tiga nama lain tercatat sebagai orang lama di BPK. Achsanul Qosasi dan Harry Azhar Aziz tidak asing lagi karena sudah menjadi anggota BPK sejak 2014. Keduanya merupakan eks politisi. Adapun Hendra Susanto terakhir berposisi sebagai Kepala Auditorat I.B di Auditorat Utama Keuangan Negara I, BPK RI. Di bawah ini, profil singkat 5 anggota BPK terpilih itu dan sekilas rekam jejak mereka.

1. Profil Pius Lustrilanang

Pius Lustrilanang kini tercatat sebagai Ketua Bidang Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Partai DPP Gerindra. Dulu, nama Pius dikenal sebagai aktivis. Dia merupakan salah satu aktivis 1998 yang menjadi korban penculikan.

Pius pernah bergabung dengan PDIP, tapi dipecat pada tahun 2005. Dia sempat menjadi petinggi Partai Demokrasi Pembaruan dan Partai Persatuan Nasional sebelum merapat ke Gerindra. Pada Pemilu 2009, ia terpilih sebagai anggota DPR RI.

Pria kelahiran 10 Oktober 1968 itu kembali menduduki kursi anggota dewan di periode 2014-2019. Sampai Mei 2019 lalu, ia menjabat Wakil Ketua Komisi IX, sebelum digantikan politikus Gerindra, Putih Sari.

Di Pemilu 2019, Pius gagal terpilih saat maju sebagai caleg dari dapil NTT 1. Gagal di pemilu, dia kemudian mendaftar seleksi anggota BPK. Pius salah satu dari belasan politisi yang mendaftar.

Selain menjadi politikus, Pius pernah menjalankan bisnis melalui perusahaan bernama PT Brigass Trilanang Security, yang bergerak di bidang jasa keamanan. Tahun lalu, Pius meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya. Pius menulis disertasi soal Pilkada DKI Jakarta 2017. Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi salah satu penguji di ujian doktoralnya.

Sesuai data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2018, total harta Pius mencapai Rp5,1 miliar. Sementara pada 2014, Pius melaporkan harta miliknya senilai Rp2,2 miliar.


Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gurnadi Ridwan pernah mengkritik keberadaan calon anggota BPK dari partai. Sebab, rentan memiliki konflik kepentingan dan tidak independen jika terpilih.

"[Kalau anggota] BPK berasal dari parpol, konflik kepentingannya tidak akan bisa dihindari. Jika bisa, kalau mereka tetap ingin mencalonkan diri, harusnya keluar dari keanggotaan partai. Bagaimanapun BPK adalah lembaga yang mengedepankan independensi,” kata Gurnadi pada 4 Juli 2019 lalu.

Namun, Politikus Gerindra, Elnino Mohi mengklaim, sejumlah kader partainya yang mendaftar seleksi anggota BPK tidak akan membawa kepentingan partai. "Gerindra mendukung orang yang terbaik untuk menjadi komisioner BPK. Dia tidak membawa kepentingan Gerindra di situ," ujar dia.

2. Profil Daniel Lumban Tobing

Daniel Lumban Tobing adalah anggota Komisi VI DPR periode sekarang. Politikus PDIP itu mewakili Dapil Jawa Barat VII. Pada 2009-2014, ia sudah aktif di DPR serta menjadi anggota Komisi IV dan VI. Di partai, Daniel pernah memegang posisi Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat.

Sebagaimana Pius, Daniel pun merupakan caleg gagal dari Dapil Jabar VII di Pemilu 2019. Ia salah satu dari sembilan caleg gagal yang mendaftar seleksi Anggota BPK pada tahun ini.


Sebelum aktif di partai, lulusan jurusan teknik Universitas Kyoto itu berkarier di bisnis elektronik. Daniel tercatat pernah menjadi manager PT. Hirose Elektrik di Bekasi. Daniel kemudian menjabat General Manager PT. Indonesia Epson Industri hingga tahun 2009. Ia pun sempat aktif sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2010-2015.

Data laporan LHKPN milik Daniel tidak tercatat di situs e-lhkpn sejak periode 2010 hingga 2018. Data LHKPN terakhir milik Daniel merupakan laporan tahun 2009. Saat itu, ia melaporkan hartanya senilai total Rp9,5 miliar. Mayoritas hartanya berupa tanah dan bangunan bernilai Rp8,1 miliar.

3. Profil Achsanul Qosasi

Achsanul Qosasi pertama kali terpilih sebagai anggota BPK pada 2014. Saat itu, dalam pemilihan di Komisi XI, Qosasi meraup suara 30 atau sama dengan Rizal Djalil, anggota BPK yang belum lama ini ditetapkan menjadi tersangka suap oleh KPK.

Lima tahun lalu, Qosasi merupakan kandidat terpilih dari kalangan politikus, selain Harry Azhar Azis. Qosasi dari Partai Demokrat, sedangkan Harry asal Golkar.


Saat aktif di partai, Qosasi pernah memegang posisi Ketua DPC Demokrat Sumenep dan Sekretaris Departemen Perbankan DPP Demokrat. Sementara di DPR (2009-2014), Qosasi pernah menempati posisi Wakil Ketua Komisi XI. Selain itu, ia sempat menjadi anggota Pansus Angket Bank Century.

Pria kelahiran Madura 1966 tersebut juga pernah ditunjuk sebagai Anggota Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum HKTI (2010). Qosasi dikenal pula di dunia sepakbola. Selain pernah menjadi Bendahara PSSI (2007-2010), Qosasi kini berstatus sebagai Presiden klub Madura United.

Qosasi mengawali kariernya dengan bekerja di PT Petrokimia Kayaku Gresik pada awal 1990-an. Tapi, ia kemudian berkarier di sejumlah bank, seperti Bukopin dan Bank Persyarikatan Indonesia. Ia tercatat pernah menjadi petinggi PT Indodharma Corpora hingga Link-Net (Lippo Group).

Selama 2014-2017, Qosasi memegang posisi Anggota VII BPK. Tugasnya menangani pemeriksaan keuangan di Kementerian BUMN, BUMN dan anak usahanya, SKK Migas serta lainnya. Sementara pada 2017-2019, dia bertugas sebagai anggota III BPK yang menangani pemeriksaan keuangan MPR, DPR, DPD, MA, KY dan sejumlah kementerian.

Sesuai dengan data LHKPN terbaru (periode 2018), Qosasi tercatat memiliki harta bernilai Rp15,6 miliar. Pada 2014, atau tahun pertama ia di BPK, Qosasi melaporkan hartanya senilai Rp7,7 miliar.

4. Profil Harry Azhar Aziz

Sebelum terpilih menjadi Anggota BPK pada 5 tahun lalu, Harry Azhar Azis merupakan politikus Golkar yang pernah lolos ke senayan selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014). Di periode terkahir, ia menjabat Wakil Ketua Komisi XI DPR dalam kurun 4 tahun.

Selama menjadi anggota DPR, Harry pernah aktif di Pansus RUU OJK, Panja Suku Bunga, Panja RUU Mata Uang, Badan Anggaran DPR, Pansus RUU Perbankan Syariah, Badan Musyawarah dan lainnya.


Sementara di partai, terakhir Harry memiliki posisi sebagai Wakil Sekjen Golkar (2009-2014). Ia sudah aktif sebagai kader Golkar sejak 1986 dan menjadi pengurus pusat partai ini di beberapa periode.

Harry punya latar belakang pendidikan ekonomi. Dia meraih gelar doktor PhD Bidang Ekonomi dari Oklahoma State University. Tahun lalu, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Universitas Airlangga, dalam bidang Ilmu Ekonomi, Spesialisasi Audit Keuangan Negara.

Pada 2014-2017, Harry menjabat Ketua BPK. Setelah diganti Moermahadi Soerja Djanegara, Harry menjadi Anggota VI BPK yang menangani pemeriksaan keuangan di Kemendikbud, Kemenkes, BPJS, BPOM dan sejumlah pemerintah provinsi.

Menurut data LHKPN periode laporan 2018, Harry mempunyai harta senilai Rp22,5 miliar. Laporan kekayaan Harry di situs e-lhkpn untuk periode 2014 tidak ditemukan. Tapi, pada 2016, dia tercatat melaporkan hartanya bernilai total Rp17,1 miliar.

5. Profil Hendra Susanto

Hendra Susanto merupakan pejabat karier di BPK. Posisi terakhirnya adalah Kepala Auditorat I.B di Auditorat Utama Keuangan Negara I, BPK. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Pemeriksa Madya, pada Sub Auditoriat I.B.1, Auditorat Utama Keuangan Negara I, BPK.

Dia pernah ditugaskan di kantor BPK Perwakilan Banten, sebelum ditarik ke pusat. Di sana, posisi Hendra adalah sebagai Pemeriksa Madya atau Tim Ketua Senior, pada Sub Auditorat Banten. Pada 2012, Hendra tercatat bertugas di kantor BPK Perwakilan Jambi. Saat itu, dia menjabat Pemeriksa Muda pada Sub Auditorat Jambi II.

Hendra sudah pernah mengikuti seleksi anggota BPK tahun 2017 lalu. Dalam seleksi untuk memilih 2 anggota BPK periode 2017-2022 itu, dia sempat masuk daftar 13 nama yang direkomendasikan DPD kepada DPR RI. Namun, dalam tahap fit and proper test di DPR, Hendra saat itu tidak lolos.

Sesuai dengan data di situs e-LHKPN, pada periode 2018, Hendra melaporkan nilai harta miliknya mencapai Rp5,2 miliar. Dua tahun sebelumnya, atau saat masih menjadi Pemeriksa Madya di Sub Auditoriat I.B.1, Hendra melaporkan harta kekayaannya senilai total Rp1,9 miliar.


Baca juga artikel terkait BPK atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: Addi M Idhom
Editor: Agung DH
DarkLight