Indeks Bpk

Opini itu didukung oleh WTP atas 97 laporan keuangan kementerian/lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara.

BPK meminta pemerintah memperkuat tata kelola BUMN usai perubahan regulasi, meski LKPP 2025 kembali meraih opini WTP.

KPK juga menemukan sejumlah berkas yang membongkar rekayasa perubahan opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP.

Titin Rita Lestari memiliki jabatan sebagai ketua tim pemeriksa untuk Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan sebelum dicokok OTT KPK. Berikut profilnya.

KPK menetapkan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, BPK daerah, orang kepercayaan Anggota BPK V Bobby Adhityo Rizaldi serta dua orang swasta tersangka.

Titin Rita Lestari adalah  Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumsel yang diduga ikut terlibat dalam kasus suap Muara Enim. Ia mengaku hanya pelaksana.

Edison memberi suap kepada pihak BPK untuk memanipulasi hasil audit proyek pengadaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim.

Danantara tegaskan bawah laporan keuangan tahunan tetap disampaikan kepada auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Kejagung menilai bukan cuma BPK yang berwenang mengaudit kerugian negara. Lembaga lain seperti BPKP tetap dapat berperan sebagai auditor eksternal.

Kepastian Haerul meninggal karena kebakaran setelah tim penyelidik melakukan olah TKP bersama tim Inafis dan Laboratorium Forensik (Labfor).

Kebakaran terjadi di rumah anggota BPK Haerul Saleh yang menyebabkannya meninggal saat kejadian.

Ia menjelaskan Haerul Saleh bersama tiga orang lainnya berada di lantai empat saat kebakaran, tetapi tiga ART berhasil keluar pintu sebelum api membesar.

Yuni menerangkan, pihak Laboratorium Forensik (Labfor) akan mengambil sejumlah terlebih dahulu dari lokasi kejadian.

Profil Haerul Saleh anggota BPK yang tewas dalam kebakaran di rumahnya. Kebakaran diduga dipicu oleh sisa tiner dari proses renovasi rumah.

Baleg akan rapat bersama Polri, Kejagung, KPK, MA, hingga para ahli untuk menindaklanjuti putusan MK terkait frasa kerugian negara tersebut.

Sahroni menilai keberadaan BPK sebagai auditor negara sudah memiliki dasar hukum yang kuat.

MK juga menegaskan, BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.

BPK menilai, PT PGN seharusnya tidak membayarkan 15 juta dollar AS kepada PT IAE walaupun terdapat klausul hukum Perjanjian jual-beli Gas (PJBG).

Menurut Gus Ipul, hasil pemeriksaan BPK dan Opini WTP tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga menjadi pendorong Kemensos agar semakin optimal bekerja.

Dalam hal ini BPK menyoroti adanya perbedaan data setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pemerintah pada 2024.