Indeks Bpk

Sejumlah barang bukti catatan keuangan dan elektronik ditemukan di ruang kerja Pius Lustrilanang terkait kasus korupsi pengamanan audit pemkot Sorong.

KPK telah menetapkan tiga pegawai BPK sebagai tersangka dugaan penerimaan suap dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

KPK menyegel ruang kerja anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang terkait kasus tindak pidana korupsi Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

BPK menegaskan tidak akan mentolerir segala tindakan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.

Hakim merasa jawaban Irwan Hermawan berputar-putar dengan dalih tidak tahu terkait pemberian aliran dana korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Uang Rp40 miliar tersimpan di dalam koper diberikan kepada seorang yang dianggap perwakilan BPK atas arahan mantan Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

Kejaksaan Agung dinilai salah langkah menggunakan BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ekspor CPO dan BTS 4G Kominfo.

Presiden Jokowi  mengingatkan kepada jajaran menterinya agar uang rakyat  digunakan untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.

Pencegahan terhadap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan kasus Bupati Meranti diberlakukan selama enam bulan, terhitung dari 10 Mei 2023 lalu.

Partai Buruh tidak ingin pengelolaan dana haji dilakukan secara ugal-ugalan sehingga diperlukan audit publik untuk mencermatinya.

Daftar formasi PPPK Teknis 2022 BPK, contoh dokumen, dan jadwal pendaftarannya. 

Jokowi mengaku telah memerintahkan para menteri menyelesaikan masalah di kementerian masing-masing.

BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I-2022.

DPR memilih Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menggantikan Harry Azhar Aziz.

Penyidik mengonfirmasi keduanya mengenai dugaan aliran penerimaan sejumlah uang dari beberapa pihak swasta untuk tersangka Ade Yasin.

Uang yang diberikan kepada tim auditor BPK itu disebut sebagai 'dana operasional.'

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah menjadi komoditas jual beli oleh kepala daerah untuk membohongi publik.

BPK menemukan permasalahan dalam tender proyek bernilai di atas Rp100 miliar pada dua dinas di Pemprov DKI Jakarta.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kelebihan bayar alat rapid antigen diklaim sebagai masalah administrasi, bukan kerugian negara.