Indeks Bpk

Mencuat dugaan bahwa Gedung BPK Perwakilan DKI Jakarta tidak memiliki sertifikat laik fungsi (SLF).

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menduga penilaian opini oleh BPK masih dilakukan secara transaksional, alias diperjual belikan para oknum.

BPK mencatat ada penyimpangan perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 39,26 miliar di 46 kementerian/lembaga.

Pengadaan alat kesehatan tersebut diduga tanpa adanya kajian hingga target konsumen dan potensi kerugian yang dihitung mencapai Rp146,5 miliar.

BPK menemukan adanya bantuan sosial PKH dan sembako yang tidak disalurkan sebesar Rp208,52 miliar hingga Semester II 2023.

JPU Kejaksaan Agung menuntut terdakwa mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi penjara lima tahun.

BPK menyatakan kerugian kasus dugaan korupsi PT Indofarma Tbk telah selesai dihitung.

Untuk pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementan, auditor BPK mula-mula meminta 10 M, lalu naik jadi 12 M. Namun akhirnya hanya 5 M. 

Mantan Anggota III BPK nonaktif, Achsanul Qosasi, didakwa telah melakukan pemerasan senilai Rp40 miliar dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G.

Sepanjang 2023, realisasi belanja negara berhasil menembus 100 persen, tepatnya 102 persen atau Rp3.121,9 triliun.

Aroma pekat BPK muncul dari lemak kulit babi menyentuh bara dan racikan rempah yang meresap masuk ke dalam daging.

Sejumlah barang bukti catatan keuangan dan elektronik ditemukan di ruang kerja Pius Lustrilanang terkait kasus korupsi pengamanan audit pemkot Sorong.

KPK telah menetapkan tiga pegawai BPK sebagai tersangka dugaan penerimaan suap dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

KPK menyegel ruang kerja anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang terkait kasus tindak pidana korupsi Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

BPK menegaskan tidak akan mentolerir segala tindakan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.

Hakim merasa jawaban Irwan Hermawan berputar-putar dengan dalih tidak tahu terkait pemberian aliran dana korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Uang Rp40 miliar tersimpan di dalam koper diberikan kepada seorang yang dianggap perwakilan BPK atas arahan mantan Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.

Kejaksaan Agung dinilai salah langkah menggunakan BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam kasus ekspor CPO dan BTS 4G Kominfo.

Presiden Jokowi  mengingatkan kepada jajaran menterinya agar uang rakyat  digunakan untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.