Indeks Bpk

BPK menyinggung pengelolaan utang pemerintah pusat di tahun 2018 hingga triwulan III 2019.

BPK menyatakan adanya ketidakefektifan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan di Kemenkes.

KPK minta BPK untuk paparkan hasil audit Asabri.

KPK akan menyelidiki kasus portofolio PT Asabri yang tumbang yang berkaitan dengan dugaan korupsi setelah dapat penjelasan dari BPK.

Menteri BUMN, Erick Thohir mewanti-wanti direksi BUMN untuk tidak memalsukan laporan keuangan seperti Jiwasraya.

BPK mencatat setidaknya sudah ada 16 temuan kasus Jiwasraya terkait bisnis, investasi, pendapatan, dan operasional selama 2014-2015.

BPK RI mengerjakan dua laporan sekaligus terkait kasus Jiwasraya.

BPK akan mengumumkan nilai kerugian negara dari gagal bayar kasus PT Jiwasraya dalam waktu 2 bulan.

Laporan BPK mengungkap adanya empat proyek di lingkungan Pelindo II yang merugikan negara lebih dari Rp6 triliun.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan kunjungannya ke BPK bukan untuk berkoordinasi soal kasus Jiwasraya.

BPK akan mengumumkan hal ini Bersama dengan Kejaksaan Agung dan pimpinan lembaga auditor keuangan IV.

Dana Desa sebesar Rp329 triliun selama lima tahun terakhir belum bisa dimanfaatkan maksimal BUM Desa.

Penerimaan CPNS BPK 2019 dibuka untuk lulusan S1 dan D3 sejumlah jurusan dengan jumlah lowongan sebanyak 348.

BPK dalam menjalankan fungsi pengawasannya diprediksi tumpul lantaran berpotensi ditunggangi kepentingan politik.

Lima calon anggota BPK 2019-2024 dinilai penuh sarat kepentingan dan bisa mengganggu independensi BPK.

DPR telah memilih 5 Anggota BPK periode 2019-2024. Dua kandidat terpilih merupakan politikus dan caleg gagal di Pemilu 2019. Tiga lainnya merupakan orang lama di BPK.

Komisi XI akhirnya memilih lima nama yang akan menjadi anggota BPK periode 2019-202.

Anggota BPK Rizal Djalil ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK pada Rabu (25/9/2019).

Komisi XI DPR RI rencananya akan memilih anggota BPK baru pada 24 September 2019.

Bisnis perkebunan kelapa sawit yang dimiliki para perusahaan TBK dan berjumlah ribuan hektare mengalami masalah dari tak memiliki HGU hingga penyerobotan hutan lindung.