Indeks Bpk

Menurut Gus Ipul, hasil pemeriksaan BPK dan Opini WTP tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga menjadi pendorong Kemensos agar semakin optimal bekerja.

Dalam hal ini BPK menyoroti adanya perbedaan data setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pemerintah pada 2024.

Penggunaan PMN diklaim sudah selaras dengan laporan pertanggungjawaban Perseroan secara triwulanan.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN, Erick Thohir, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengambil alih pengamanan penambangan Wilayah IUP PT Timah.

Keuangan negara terbebani sebesar Rp149,98 miliar untuk pimpinan dan Rp3,62 miliar untuk pegawai SKK Migas serta tenaga alih daya.

Menpora Dito mengatakan prinsip jajaran Kemenpora adalah untuk menggunakan dana APBN dengan tanggung jawab tinggi agar hasilnya baik dan sesuai peruntukan.

Menpora Dito meyakini proses pemeriksaan BPK akan turut mendorong perbaikan skor Indonesia dalam kualitas hukum dan pengendalian korupsi di masa mendatang.

BPK telah menyelesaikan perhitungan kerugian negara kasus dugaan investasi fiktif PT Taspen tahun anggaran 2019.

Dedi Mulyadi, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mengaudit alih fungsi lahan di wilayah Jawa Barat.

Alex mengeklaim, kantor audit bisa melakukan audit kerugian negara dan sudah diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pindad memastikan bakal turut membenahi sistem keuangan dan dana pensiun.

Hendra Susanto menyatakan dirinya telah menyerahkan hasil audit itu langsung kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Kelima nama calon anggota BPK terpilih itu adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldy, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan.

Gagalnya BPK menghasilkan produk audit bebas kepentingan bermuara dari sistem seleksi pimpinannya yang minim akuntabilitas.

Prabowo Subianto berjanji akan membuat institusi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih kuat.

Jokowi menyebut hal itu harus dilakukan agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik.

KPK sedang melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi baru.

Pemprov DKI Jakarta diminta tidak tinggal diam dan tegas seandainya BPK memang melanggar peraturan terkait lahan hijau.

Mencuat dugaan bahwa Gedung BPK Perwakilan DKI Jakarta tidak memiliki sertifikat laik fungsi (SLF).

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menduga penilaian opini oleh BPK masih dilakukan secara transaksional, alias diperjual belikan para oknum.