Profil Dua Anggota BPK Periode 2026-2031 yang Disetujui DPR

tirto.id - Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman telah ditetapkan DPR RI sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2026-2031. Keduanya dinilai parlemen layak untuk mengemban jabatan tersebut setelah rangkaian uji kelayakan dan kepatutan pada Senin (5/10/2026).

Penetapan Nyoman Adhi dan Khaidir sebagai calon anggota BPK terpilih sebelumnya telah diumumkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro pada Senin. Kedua sosok itu disebut Fauzi telah dipilih oleh anggota Komisi XI sebagai calon anggota BPK terpilih periode 2026-2031.

“Komisi XI DPR RI telah menyepakati dan menetapkan Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana dan Saudara Dr. (Cand) Khaidir Abdurrahman sebagai calon anggota BPK RI terpilih untuk periode 2026–2031,” kata Fauzi, dinukil dari laman resmi DPR RI.

Sementara itu, Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 juga menyetujui Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman dan akhirnya menetapkan keduanya sebagai anggota BPK periode 2026–2031.

"Apakah laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan anggota BPK RI periode 2026–2031 tersebut dapat disetujui?" kata Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, yang lantas disetujui para anggota dewan, dikutip Antara.

Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebelumnya merupakan dua dari 10 nama yang dipertimbangkan parlemen untuk mengisi jabatan anggota BPK periode 2026-2031. Selain keduanya, terdapat pula nama lain, yakni Agung Nur Prabohudono, Diana, Asep Rahmat Suwandha, Iggi Haruman Achsien, Martuama Saragi, A. Iskandar Zulkarnain, Bunyamin, dan Sapta Haryana.

Sepuluh nama tersebut kemudian mengikuti rangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh parlemen. Hingga akhirnya Nyoman Adhi dan Khaidir menjadi kandidat yang terpilih.

Profil Dua Anggota BPK Periode 2026-2031

Dengan keluarnya keputusan Komisi XI DPR RI tersebut, Nyoman Adhi dan Khaidir diproyeksikan untuk mengisi jabatan sebagai anggota BPK RI. Jika ditilik dari rekam jejaknya, bagaimana sosok kedua calon anggota BPK tersebut?

1. Nyoman Adhi Suryadnyana

Nyoman Adhi merupakan sosok berpengalaman di BPK. Dalam uji kelayakan dan kepatutan pada Senin lalu, ia berstatus sebagai petahana karena Nyoman Adhi kini tengah menjabat sebagai Anggota I BPK RI sejak April 2022.

Sebelum menjabat sebagai anggota BPK, Nyoman memiliki rekam jejak yang masih terkait dengan pemeriksaan aset. Ia sebelumnya merupakan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Di DJBC itu, Nyoman Adhi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagsel pada 2019, Kepala Kantor KPPBC TMP C Manado pada 2017, dan Kepala Kantor KPPBC TMP C Ternate pada 2016.

Sebagai staf Kementerian Keuangan, Nyoman merupakan lulusan D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta tahun 1997. Selain itu, ia juga kini memiliki gelar sarjana dan magister bidang Ekonomi dari Universitas UI setelah lulus dari sana pada 2000 dan 2005.

Pada 2023 lalu, Nyoman Adhi juga baru saja menyelesaikan pendidikan tingkat magisternya di Universitas Muslim Indonesia. Saat itu ia memperoleh gelar di bidang Akuntansi.

Nyoman Adhi sendiri mulai bekerja sebagai bagian dari BPK pada 2021 lalu. Saat itu ia terpilih menjadi Anggota VI BPK RI, sebelum jadi Anggota I BPK RI pada 2022, dan kini kembali dipilih oleh DPR pada 2026.

2. Khaidir Abdurrahman

Khaidir Abdurrahman merupakan politikus Partai Gerindra. Ia mantan anggota parlemen yang menjabat pada periode 2014-2019.

Berdasarkan rekam jejaknya, Khaidir merupakan politikus asal Aceh yang mulai membangun pengaruh politiknya di provinsi paling ujung Indonesia itu. Ia sempat tergabung sebagai kader Partai Aceh, juga sempat menjabat sebagai anggota DPRK Aceh Utara pada 2009-2014.

Dari Aceh, Khaidir kemudian melenggang ke Senayan pada 2014. Kala itu, ia berhasil menang Pemilu Legislatif dan membuatnya jadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Selama menjadi anggota parlemen di Senayan, Khaidir tergabung dalam komisi IX. Komisi tersebut membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Selain karier politik sebagai anggota parlemen, Khaidir juga pernah memiliki karier sebagai pejabat BUMN. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan di Asabri, perusahaan pelat merah pengelola asuransi sosial anggota TNI-Polri.

Menilik riwayat pendidikannya, Khaidir merupakan pemilik gelar sarjana bidang Ilmu Politik dari Universitas Malikussaleh sejak 2016. Ia juga merupakan lulusan program magister bidang Administrasi Publik dari universitas yang sama pada 2019.