Indeks Dpr

Ridwan pun sempat mengucapkan selamat atas kemenangan Novanto.

Peserta aksi meminta DPR tidak mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Ribuan orang dari berbagai ormas Islam melakukan aksi 299 di depan gedung DPR RI menolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI.

Sedikitnya ada 22 orang perwakilan massa aksi 299 yang masuk dan bertemu dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPR.

Dari pantauan Tirto di DPR, aparat kepolisian dan TNI beratribut lengkap telah berjaga sejak pagi.

Sejumlah peserta aksi 299 melaksanakan salat Jumat di depan gerbang gedung DPR RI, Jakarta.

Sejak pukul 11.50 WIB, massa aksi 299 sudah mengambil tempat masing-masing di trotoar dan sebagian badan jalan untuk salat Jumat di depan Gedung DPR/MPR RI.

Informasi mengenai adanya tekanan dari pimpinan DPR terhadap auditor BPK agar mendapatkan status WTP dibantah para petinggi parlemen.

Menurut Miko, perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket KPK tidak bisa dilepaskan dari dinamika sidang praperadilan Setya Novanto.

KPK menegaskan siap diperiksa pihak berwenang terkait mekanisme penyadapan yang dilakukan lembaganya.

Agus menegaskan, KPK baru akan datang memenuhi panggilan Pansus Hak Angket setelah putusan MK keluar.

PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS menolak perpanjangan masa kerja pansus

Selama kelanjutan masa kerja Pansus akan mendalami kembali temuan-temuan sementara dan berupaya menghadirkan Pimpinan KPK di rapat dengar pendapat.

Bukti yang dibawa KPK meliputi akta perjanjian, surat tentang pembayaran, termin-termin pembayaran, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklaim tak pernah mengeluarkan rilis terkait adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

Peneliti Formappi, Lucius Karus menyatakan alasan pembangunan gedung baru DPR, yakni untuk meningkatkan kinerja anggota dewan, tidak bisa dipercaya.

Menurut Febri, tudingan kepada KPK sering terjadi di berbagai periode kepemimpinan.

KPK berharap proses praperadilan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa menguatkan upaya pengusutan kasus korupsi e-KTP.

Pengakuan tersebut disampaikannya setelah penyidik KPK menyodorkan sekitar tujuh foto yang terkait dengan kasus e-KTP.

Menurut Muzani, pimpinan DPR harus menghormati proses hukum Setya Novanto yang sedang ditangani KPK. Bukan justru mengintervensinya.