Indeks Dpr
DPR Dukung Pemblokiran Situs & Akun Medsos Anti-Pancasila
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendukung rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs dan akun media sosial yang menyebarkan paham anti-Pancasila.
ICW Nilai Putusan DPR Soal Hak Angket KPK Tidak Sah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetuk palu tanpa memperhatikan interupsi dan tidak menghitung jumlah suara setuju.
Gerindra, Demokrat, PKB Walk Out Tolak Hak Angket KPK
Sejumlah fraksi menilai, Hak Angket KPK sebaiknya ditunda pengambilan keputusannya, dan dilakukan lobi tingkat fraksi seperti yang biasa terjadi di DPR.
PKS Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK
Fraksi PKS DPR menolak inisiatif hak angket terhadap KPK yang diajukan sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi III, agar tidak mengesankan mengganggu dan menghambat KPK dalam pemberantasan korupsi.
DPR Harap Semua Pihak Legawa Terima Putusan Hak Angket
Keputusan terkait hak angket KPK akan ditentukan hari ini Jumat (28/4/2017) di Rapat Paripurna, DPR berharap apapun keputusannya, semua pihak bisa menerima.
Antisipasi Demo 313, Polisi Jaga Ketat Gedung DPR
Selain melakukan penjagaan di Istana Merdeka, polisi juga mengamankan gedung DPR/MPR. Langkah ditempuh untuk mengantisipasi para demonstran yang bergerak ke gedung parlemen.
Jokowi Sodorkan Dua Nama Bankir Calon Ketua OJK ke DPR
Presiden Jokowi telah memilih 14 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK. Dua nama bankir dipilih oleh Jokowi sebagai calon Ketua merangkap anggota Dewan Komisioner OJK.
Rusaknya Terumbu Karang Raja Ampat Akibat Kelalaian Kolektif
Munawar juga mengatakan, tidak mungkin otoritas resmi setempat tidak mengetahui ada kapal berbobot mati lebih dari 4.200 ton yang melewati perairan dangkal itu sehingga menyebabkan rusaknya terumbu karang di wilayah itu.
Ketagihan Duit E-KTP
Megakorupsi e-KTP menyerat nama-nama besar.
Fadli Zon Jelaskan Soal DPR Dapat Predikat Lembaga Terkorup
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai salah sasaran apabila legislatif disebut sebagai lembaga terkorup.
DPR Akan Kirim Surat ke Pemerintah Terkait Masalah Freeport
Humas GSPF Betty Tibo bercerita tentang 1.600 karyawan yang dirumahkan karena pemberlakukan UU mineral dan batu bara (UU Minerba) yang memiliki dampak ke IUPK.
Politisi PKS Tanggapi Ajakan Raja Salman Perangi Terorisme
Raja Salman mengajak Indonesia untuk memerangi terorisme global. Politisi PKS menilai Arab Saudi mulai moderat.
DPR Siap Dukung Sikap Pemerintah Soal Kasus Freeport
Harry meminta kepada masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak terus-menerus berpolemik terkait soal benar dan salahnya penyikapan terhadap kontrak karya PT Freeport Indonesia.
Golkar dan PKS Desak Polri Usut Dugaan Penyadapan SBY
Sejumlah anggota DPR mendesak Polri agar mengusut kasus dugaan penyadapan percakapan SBY dan Ma'ruf Amin. Hal itu diduga merupakan pelanggaran berbahaya.
Kapolda Metro Jaya Nilai Aksi 212 Jilid 2 Berjalan Kondusif
Polda Metro Jaya mengapresiasi demonstrasi 212 jilid 2 di depan Gedung DPR MPR berjalan kondusif. Perwakilan demonstran juga sudah diterima anggota DPR.
KPK Periksa Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Gerindra
KPK melanjutkan pemeriksaan untuk tersangka Charles Jones Mesang terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah. Anggota DPR dari fraksi Gerindra pun dipanggil guna menjalani pemeriksaan.
Sikap Pimpinan DPR Terkait Aksi 212 Jilid 2
Ketua dan Wakil Ketua DPR RI punya sikap berbeda terkait aksi 212 jilid 2 yang rencana digelar besok.
DPR Minta Klarifikasi Soal Pencopotan Dirut Pertamina
Komisi VI DPR RI akan meminta klarifikasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara terkait pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto dan wakilnya Ahmad Bambang.
Sri Mulyani: Hak DPR Terkait Kepemilikan BUMN Tetap Ada
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa hak pengawasan DPR tetap terlibat dalam tindakan perubahan terkait kepemilikan BUMN. Sri Mulyani mengatakan Komisi VI DPR masih memiliki kewenangan besar dan berpengaruh terhadap kontrol BUMN dan anak perusahaan BUMN.
DPR Habiskan 10 Tahun untuk Bahas Lambang PMI
Lambang PMI sampai kini belum tuntas dibahas di DPR. Padahal, RUU yang mengatur tentang ini sudah dibahas sejak 10 tahun lalu. Ada apa?