Indeks Dpr

Pemerintah menyatakan RUU Perlindungan Data Pribadi akan dibawa ke DPR paling lambat sebelum Desember 2019 berakhir.

Ketua DPR Puan Maharani menerima 6 nama calon hakim agung dan 4 nama calon hakim ad hoc dari Komisi Yudisial pada Kamis (28/11/2019).

Enam nama calon Hakim Agung telah diserahkan Komisi Yudisial (KY) ke DPR RI.

Sistem elektoral di Indonesia masih membuka peluang bagi jual-beli suara dalam pemilu.

Pembuatan panja pemberantasan narkoba ini lantaran Komisi III melihat belum efektifnya pemberantasan narkotika di Indonesia.

PDI-P mendominasi jajaran pimpinan AKD.

Opsi lain: Pilkada langsung hanya dilakukan di kabupaten/kota atau di daerah-daerah yang dianggap mampu menjalankannya.

Arteria Dahlan dulu minta dipanggil "yang terhormat". Sekarang ia jadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan.

Bowo Sidik dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta.

Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa, 29 Oktober 2019 mengesahkan alat kelengkapan dewan yang terdiri dari 11 komisi dan 7 badan.

Sejumlah jalan ditutup dan dialihkan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Rute 1F: St. Palmerah - Bundaran Senayan dan Rute 1B: St. Palmerah - Tosari mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur.

Ketua DPR akan membahas rencana kenaikan iuran BPJS setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.

Koordinator bidang Polkam dijabat Azis Syamsudin, Koordinator bidang Keuangan dan Ekonomi dijabat Sufmi Dasco Ahmad, Koordinator bidang Industri dan Pembangunan dijabat Rahmat Gobel dan Koordinator bidang Kesra dijabat Cak Imin.

Meski menjadi partai yang mendapat perolehan suara terkecil di DPR RI, PPP akan berusaha mendapatkan satu kursi ketua.

Typo yang dimaksud adalah tertulis syarat huruf e, berusia paling rendah 50 tahun, tapi keterangan di dalam kurung yang ditulis dengan huruf tertulis empat puluh tahun.

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menganggap penerbitan Perppu KPK sangat politis karena akan mendapat tekanan dari masyarakat yang mendesak presiden untuk menerbitkan Perppu, tetapi ditolak oleh partai pendukungnya.

Hanya 12,9 persen dari sampel LSI yang menyatakan tidak setuju Perppu menjadi jalan keluar.

Wacana Perppu KPK menjadi pro kontra. Sebagian ahli hukum mendukung penerbitan perppu untuk membatalkan revisi UU KPK, tetapi yang lainnya tidak.

Anggota dewan mendapat banyak fasilitas selain gaji dan tunjangan, termasuk rumah dinas dan bantuan kredit mobil.