Menuju konten utama

Pembentukan AKD: PPP Incar Satu Kursi Ketua, NasDem Pasrah

Meski menjadi partai yang mendapat perolehan suara terkecil di DPR RI, PPP akan berusaha mendapatkan satu kursi ketua.

Pembentukan AKD: PPP Incar Satu Kursi Ketua, NasDem Pasrah
Suasana pelantikan anggota DPR RI 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap mendapatkan satu kursi ketua pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI. Meski begitu, sebagai partai yang mendapat perolehan suara terkecil di DPR RI, PPP akan realistis menerima berapapun dan apapun kursi pimpinan AKD.

"Kalau soal mau itu [pimpinan AKD] pasti mau yang prestise semua, tapi yang realistis lah," kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/10/2019).

Meski realistis, kata PPP tetap akan berusaha mendapatkan satu kursi ketua. Upaya lobi-lobi ke fraksi lain pun sedang dijalankan. Di periode lalu, PPP memang hanya mendapatkan satu jatah kursi pimpinan yakni Wakil Ketua Komisi IX.

Oleh karenanya, ia berharap pada periode ini pembagian lebih proporsional dan partai-partai besar tak terlalu ngotot. Ia pun memuji upaya musyawarah mufakat pada periode ini untuk menentukan kursi pimpinan setiap AKD yang proporsional.

"Politik akomodatif itu penting. Saya kira itu penting, supaya dpr ini apa istilahnya ya, harmoni," ucap Baidowi.

Bagi PPP, semua komisi sama saja pentingnya. Meski partai berbasis agama, PPP tak mau disebut-sebut sedang mengincar komisi yang membidangi persoalan agama seperti di Komisi VIII.

"Memangnya kalau kesehatan bukan kaitannya ke partai islam? Ada semua itu di komisi itu, bagi ppp sama saja," ucapnya.

Sementara itu, Partai Nasdem berharap dalam pembentukan AKD tetap menggunakan musyawarah mufakat, agar tak menimbulkan masalah di depannya.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan terdapat dua pilihan cara dalam pembentukan AKD nanti. Pertama, sistem proporsionalitas dengan melihat jumlah suara partai di pemilihan umum (Pemilu) 2019. Kedua, menggunakan sistem pemungutan suara atau voting dalam menentukan pimpinan AKD.

Namun, Plate ingin pembentukannya kali ini menggunakan sistem proporsional. Ketimbang voting yang pernah digunakan pada DPR periode 2014-2019.

"Kalau mengikuti keadaban politik yang selama ini berlaku, ingat tahun 2014, voting. Kali ini semangat kegotong royongan itu ditonjolkan oleh koalisi pemenang," ujar Plate.

Partai Nasdem hingga kini juga masih enggan memberitahu komisi mana saja yang mereka incar. Plate beralasan dinamika dalam pembentukan AKD masih dapat berubah sewaktu-waktu.

"Nanti tanyakan itu ketua fraksi yg mengurusnya, jangan tanya pada saya. Saya anggota fraksi. Kalau fraksi mpr, iya, ada saya [ketuanya]," pungkas Plate.

Baca juga artikel terkait ALAT KELENGKAPAN DEWAN atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Widia Primastika