Indeks Dpr

KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Polri menjadi garda depan pembela pemerintah dalam isu Omnibus Law. Alat negara yang tergelincir jadi alat penguasa.

Sejak disahkan 5 Oktober, tak ada jalan bagi publik untuk bisa mengakses draf UU Ciptaker lewat kanal-kanal resmi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyerahkan Undang-Undang Cipta Kerja ke Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memastikan pemerintah akan langsung membahas aturan turunan setelah menerima salinan resmi UU Cipta Kerja, Rabu (13/10/2020).

Jokowi-lah yang memulai ketertutupan pembahasan Cipta Kerja. Ini dimulai ketika ia menyerahkan Surpres ke DPR RI.

Draft final UU Cipta Kerja masih belum ada meski sudah disahkan, disepakati DPR, DPD, dan pemerintah menjadi undang-undang pada Senin pekan ini (5/10/2020).

Polda Banten membenarkan telah menangkap 14 peserta demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Kamis (24/9/2020), Baleg DPR dan Kemendikbud mengaku telah mencabut klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah, melalui Presiden Jokowi. Mulai dibahas di DPR RI sejak 2 April 2020.

Ada empat titik rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR.

Kemenkeu dan DPR dijadwalkan membahas omnibus law sektor keuangan tahun depan.

Pemberian tanda kehormatan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon membingungkan bagi sebagian orang. Apa jasa mereka?

Hingga Sabtu pagi, terdapat 6 orang peserta aksi tolak Omnibus Law Cita Kerja masih ditahan di Polda Metro Jaya.

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir secara virtual.

Presiden Joko Widodo bakal memberikan penghargaan kepada dua politikus, Fahri Hamzah dan Fadli Zon pada perayaan HUT Proklamasi RI ke 75.

Kasus positif COVID-19 di klaster perkantoran menunjukkan bahwa pemerintah sendiri kurang berhasil dalam mengedukasi pegawainya sendiri. 

Setelah ditinggal Muhammadiyah, NU, dan PGRI, kini kursi Nadiem Makarim digoyang DPR. Mereka mau Presiden mencopotnya.

DPR dinilai ingkar janji karena tetap membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu RUU Cipta Tenaga Kerja atau Cilaka] di masa reses.

DPR tetap turun ke dapil meski uang untuk reses sebenarnya bisa disumbangkan ke lembaga yang fokus menangani pandemi.