Indeks Dpr
DPR Akan Panggil Kemenkominfo Soal Kebocoran Registrasi Kartu SIM
Wakil Ketua Komis I DPR, Meutya Hafid menyatakan pihaknya akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk mengevaluasi sistem registrasi kartu selular, terkait adanya dugaan kebocoran data.
PSI Dukung Keputusan Presiden Tidak Tandatangani UU MD3
Dengan tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, maka secara yuridis mulai 15 Maret 2018 UU MD3 hasil revisi itu secara efektif berlaku di seluruh Indonesia
Pemerintah Sudah Siapkan Nomor untuk UU MD3
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sikap Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum menandatangani UU MD3 menunjukkan bahwa ia mendengarkan aspirasi publik.
Jokowi Ingin Pembahasan RUU KUHP Dipercepat
Pemerintah berharap pembahasan RUU KUHP dipercepat. Sebab, pemerintah khawatir pembahasan RUU KUHP kembali ke titik nol jika DPR periode saat ini tidak menuntaskannya.
DPR: Kekhawatiran Atas UU Ormas Hanya Berdasar Asumsi
Menurut DPR kekhawatiran kalau UU Ormas akan merusak due process of law hanya berdasar asumsi belaka.
Belum Sebulan, UU MD3 Hasil Revisi Sudah Digugat FKHK dan PSI
Gugatan pertama diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Gugatan kedua berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Miryam Haryani Masuk Struktur Fraksi Hanura Meski Terpidana
Miryam Haryani masih masuk dalam struktur baru kepengurusan fraksi Hanura di DPR karena surat keputusan PAW Miryam dari Sekretaris Negara hingga kini belum sampai ke DPR.
PDIP Minta Presiden Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perppu UU MD3
"Perppu kan untuk kondisi yang darurat, memang kita sedang darurat," kata Hasto.
Pengesahan UU MD3 Bukti Kemunduran Kinerja DPR
Menurut FORMAPPI, DPR semestinya melibatkan elemen masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan sebuah undang-undang.
Kontroversi UU MD3 - Tirto Kilat
UU MD3 baru, membuat
DPR menjadi Lembaga
yang represif dan superbody
DPR menjadi Lembaga
yang represif dan superbody
MK Jelaskan Cakupan Angket DPR untuk KPK
Hak angket DPR tidak bisa digunakan untuk mempertanyakan kebijakan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Wakil Ketua Pansus Kaget Ada Poin Pembentukan Lembaga Pengawas
Taufiqulhadi menduga masuknya rekomendasi itu lantaran Agun Gunandjar luput merevisi draf rekomendasi yang disampaikannya di rapat paripurna.
Pelantikan Pimpinan DPR dari PDIP Terancam Ditunda
Agenda rapat paripurna Rabu (14/2/2018), belum akan melantik pimpinan DPR dari PDIP karena ada masalah teknis, kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Pemuda Muhammadiyah Diminta Tak Pilih Parpol Pendukung UU MD3 Baru
Dahnil Anzar sudah meminta kepada semua kader Pemuda Muhammadiyah untuk tidak memilih partai yang pro-kekebalan hukum bagi anggota DPR.
DPR Minta Pemda Realisasikan 20 Persen APBD untuk Pendidikan
"Komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan dinilai masih belum efektif," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Ketua DPR: Masa Kerja Pansus Hak Angket KPK Segera Berakhir
Bambang mengaku mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan DPR dan KPK.
Diwarnai Dissenting Opinion, MK Putuskan KPK Objek Angket DPR
DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK
UU MD3 Baru: Kini DPR Bisa Panggil Paksa Seseorang
Kewenangan itu tertuang dalam revisi pasal 73 UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR.
Beda Versi di DPR Soal Kemunculan RUU Penyadapan
Kemunculan RUU tentang penyadapan sempat diasosiasikan dengan usulan atau rekomendasi dari Pansus Angket KPK di DPR.
Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP, Lese Majeste ala Indonesia
Di Thailand ada Lese Majeste, di Indonesia ada pasal penghinaan presiden yang sedang disiapkan masuk di KUHP oleh DPR.