Indeks Dpr

Setelah ditinggal Muhammadiyah, NU, dan PGRI, kini kursi Nadiem Makarim digoyang DPR. Mereka mau Presiden mencopotnya.

DPR dinilai ingkar janji karena tetap membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu RUU Cipta Tenaga Kerja atau Cilaka] di masa reses.

DPR tetap turun ke dapil meski uang untuk reses sebenarnya bisa disumbangkan ke lembaga yang fokus menangani pandemi.

Polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di DPR RI karena ada demonstrasi.

Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BIM) Farkhan Evendi berkata yang ditolak Kesatuan Pemuga Siaga Pancasila bukan hanya judul RUU HIP, melainkan keseluruhan isi dari RUU tersebut.

DPR dan pemerintah masih ngotot merampungkan RUU Cilaka di tengah penolakan massa rakyat. Peraturan ini dianggap menyediakan prakondisi Indonesia memasuki era otoriter.

Taufik Basari, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan partainya akan melakukan lobi-lobi politik ke partai lain agar tetap mendapat dukungan dalam mengusulkan RUU PKS.

Tujuh orang internal partai Nasdem reaktif COVID-19.

Dua jenis bendera yang dibakar massa pendemo tolak RUU HIP yaitu bendera PDIP dan bendera bergambar palu dan arit yang melambangkan komunisme.

DPR mau pemerintah memberikan surat resmi soal sikap mereka terkait RUU HIP. 

Regulasi minol sudah ada sejak era Suharto, dan terus dimodifikasi hingga kini.

Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2020, DPR ajak masyarakat gotong royong di tengah pandemi COVID-19.

Jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 disepakati berlangsung pada 9 Desember tahun ini. Pemerintah, Komisi II DPR dan KPU sudah menyepakati hal ini.

Sebelum ajukan gugatan baru ke MK, MAKI akan lebih dulu mencabut gugatan uji materi Perppu No. 1 Tahun 2020.

DPR mengesahkan revisi UU Minerba terbaru pada Selasa, 12 Mei 2020.

RUU Haluan Ideologi Pancasila disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (11/5/2020) sore bersama RUU Minerba dan Perppu Corona.

Anggota Komisi IX fraksi Gerindra meminta kartu Prakerja diprioritaskan ke korban PHK.

Pemerintah-DPR dianggap tengah berupaya memecah belah kelompok penentang RUU Cilaka dengan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Fraksi Partai Demokrat memilih tidak ikut membahas RUU yang tidak terkait dengan pandemi corona COVID-19.

Menggelar pilkada tahun 2020, bisa dibilang, adalah misi yang nyaris mustahil.