Indeks Dpr

Sri Mulyani bakal segera mengajukan rancangan APBN Perubahan ke DPR untuk merespon situasi perekonomian di tengah pandemi corona atau COVID-19.

DPR, kata Dasco akan mengawasi pelaksanaan putusan MA yang nantinya dilakukan pemerintah dan pihak-pihak lainnya.

Pengemudi ojol yang demo di DPR diminta membentuk tim kecil guna membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dipermasalahkan.

Ribuan pengemudi ojek online menggeruduk Gedung MPR/DPR, Senayan, menolak larangan melintas di jalan nasional.

Anies Baswedan mangkir dalam RDP terkait penanganan banjir ibukota.

Sodik akan dipanggil Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, hari ini Jumat (21/2/2020) untuk dimintai klarifikasinya sebagai salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga.

Andre Rosiade menggerebek pelaku prostitusi daring. Cara gampangan politikus untuk meraih simpati publik.

Naskah akademik RUU Ketahanan Keluarga dinilai “tidak nyambung”, memiliki logika yang aneh, hingga malah menghapuskan perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Komisi XI DPR menyetujui rencana pemberlakuan cukai plastik.

Presdir Freeport sebut IUPK lebih menguntungkan daerah dan membuat pendapatan Papua dan Mimika melonjak.

Pemerintah mengganggarkan Rp48 triliun tangani defisit BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani menyinggung keputusan Puan Maharani yang menyetujui kenaikan iuran BPJS saat menjadi Menko PMK.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mendukung rencana pebangunan terowongan antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

MKD DPR RI menilai perbuatan Andre menjebak dan menggerebek PSK masih dalam koridor pengawasan oleh anggota parlemen.

Lima hakim agung dan tiga hakim ad hoc telah dipilih oleh DPR RI.

DPR belum bisa memastikan target 100 hari RUU Cilaka dapat terpenuhi.

DPR dan MPR menilai peringatan perlu dikeluarkan menyusul penyebaran corona di Wuhan.

Sebanyak 248 wakil rakyat tak menghadiri rapat paripurna pengesahan 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2020.

TVRI di bawah pimpinan Helmy Yahya banyak program dan film asing yang sebagian berbayar dan sebagian gratis.

KSPI berharap Jokowi tak memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).