Indeks Dpr

Menurut Febri, tudingan kepada KPK sering terjadi di berbagai periode kepemimpinan.

KPK berharap proses praperadilan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa menguatkan upaya pengusutan kasus korupsi e-KTP.

Pengakuan tersebut disampaikannya setelah penyidik KPK menyodorkan sekitar tujuh foto yang terkait dengan kasus e-KTP.

Menurut Muzani, pimpinan DPR harus menghormati proses hukum Setya Novanto yang sedang ditangani KPK. Bukan justru mengintervensinya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto yang ditujukan ke pimpinan KPK atas permintaan Setya Novanto.

Komisi III menilai penyadapan bukan hanya hak KPK.

KPK ingin benar-benar siap saat menghadapi sidang praperadilan Setya Novanto.

DPR dan Pemerintah sepakat untuk menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,4 persen, laju inflasi di kisaran 3,5 persen, suku bunga SPN sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar rupiah senilai Rp13.400.

Setyo Wasisto menegaskan biarlah wacana itu menjadi urusan DPR dan KPK.

Tanggapa beragam disampaikan beberapa anggota DPR terkait tragedi kemanusiaan penduduk Muslim dari etnis Rohingya

Juru Bicara KPK menyatakan sebagian pimpinan masih sibuk dengan agenda masing-masing.

Pembangunan tembok pembatas oleh anggota DPR, Nurdin Tampubolon, di RT 11 dan 16 di RW 07, Kelurahan Kayu Putih, Pulo Gadung, menyulitkan aktivitas warga. Tembok yang besar bahkan membuat jalan nyaris hilang.

Aris mengatakan Novel Baswedan sosok yang terlalu powerful di KPK.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengklaim kewenangan anggaran yang dimiliki oleh lembaganya bukan pemicu praktik korupsi.

Selain kinerja legislasi yang buruk, tingkat kehadiran anggota DPR juga mendapat rapor merah.

Presiden Jokowi dan istri, Wakil Presiden Yusuf Kala dan istri berfoto bersama usai Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta.

Menurut Fahri, daripada membangun mall, lebih baik dibangun apartemen yang bisa digunakan anggota DPR.

DPR menilai tidak ada relevansi antara kehadiran Adhyaksa di acara HTI dengan organisasi Pramuka.

Yulianis tidak melihat langsung penyerahan uang Rp 1 miliar dari Nazaruddin kepada Adnan Pandu.

Rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR pada masa sidang berbanding lurus dengan produktivitas DPR menghasilkan undang-undang. Persoalan ini sebuah contoh nyata lembaga DPR punya "rapor merah".