tirto.id - Ribuan ojek online menggeruduk Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (28/2/2020).
Mereka berdemo menolak rencana DPR untuk tidak mengizinkan kendaraan roda dua menjadi angkutan umum.
"Ini sebagai reaksi dari statemen Wakil Ketua Komisi V DPR RI ibu Nurhayati [Nurhayati Monoarfa] yang mengatakan mengenai penolakan angkutan roda dua tidak bisa menjadi transportasi umum," kata perwakilan massa Lutfi Pramudya Iskandar di lokasi.
Lutfi menyebut jumlah massa yang turun mencapai 5000 orang. Aksi pun digelar di daerah lain seperti di Sumatera Utara dan di Sulawesi Selatan.
Komisi V DPR RI saat ini memang tengah menggodok revisi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu kesepakatan yang diperoleh ialah tidak akan memasukan kendaraan roda dua ke dalam kategori kendaraan umum.
Lutfi mempertanyakan alasan keputusan itu. Sebab jika menilik pada aspek keselamatan, ia mengklaim ojek online telah dibekali dengan kemampuan safety riding.
Pembekalan itu menjadi syarat wajib dari perusahaan aplikasi sebelum seseorang diizinkan untuk mengaspal.
Lutfi pun beralasan, angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua memang selalu tinggi bahkan sebelum ada ojek online. Karenanya, ia mempertanyakan kenapa pemerintah tidak menggunakan alasan itu untuk menutup pabrik motor atau setidaknya melarang mudik dengan motor.
"Wacana penolakan legalitas jadi transportasi umum ini melukai perasaan jutaan driver ojol," kata dia.
Ia khawatir jika rencana ini gol menjadi undang-undang, maka nasib ojek online akan terancam. Selain itu tak tertutup kemungkinan usaha kurir dan jasa antar makanan yang menggunakan motor juga akan tergusur.
Lutfi sendiri mengaku sudah pernah membicarakan hal ini dengan pihak Kementerian Perhubungan.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Hendra Friana
