tirto.id - Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Sudewo menyindir ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR. Dia juga membandingkan sikap Anies dengan Joko Widodo (Jokowi) semasa masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam membahas permasalahan banjir Ibukota.
Dewo menceritakan, pada saat dia duduk sebagai anggota Komisi V periode 2009-2014, Ibukota juga pernah dihadapkan satu persoalan banjir yang sangat besar.
Atas peristiwa itu, Komisi V pun memanggil mitra kerjanya mulai dari Menteri PUPR, BMKG, Basarnas, hingga kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir.
"Komisi V juga mengundang Gubernur DKI ketika itu Pak Joko Widodo. Dan forum itu Pak Joko Widodo hadir memenuhi undangan Komisi V," kata Dewo, di dalam ruang rapat Komisi V DPR, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).
Politikus Partai Gerindra itu pun mengapresiasi dengan hadirnya Jokowi di dalam rapat koordinasi bersama mitra kerjanya. Sehingga, imbuh Dewo, forum itu setidaknya dapat menghasilkan solusi dalam mengatasi bencana banjir di Jabodetabek saat itu.
"Dalam forum rapat komisi V, ada penanganan-penanganan nyata strategis, dan kita lihat, kita rasakan pasca itu di tahun berikutnya banjir DKI agak mereda, tidak sebesar tahun sebelumnya," ujarnya.
Dirinya pun menyayangkan sikap seperti itu tidak terjadi di dalam rapat kali ini, lantaran kepala daerahnya tidak hadir. Padahal, menurutnya, pembahasan ini penting untuk menemukan solusi-solusi agar banjir tak terjadi di kemudian hari.
Selain Anies, dalam rapat kali ini Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim juga tidak hadir. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Bagus Purhito.
"Namun sekarang, karena Gubernur tidak hadir sudah sepakat rapat ini sebaiknya kita tunda," pungkasnya.
Pada waktu yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan menyindir janji Jokowi yang akan menuntaskan banjir di DKI Jakarta dan Jabodetabek saat pilpres 2014.
"Alhamdulillah, pelan-pelan diwujudkan dengan memindahkan masalah itu ke Kaltim, jadi ibu kota negara," kata dia.
Menurutnya, banjir di DKI Jakarta selama ini disoroti karena faktor politis dibanding substansi. Lantaran DKI Jakarta merupakan ibukota negara.
Padahal jika dilihat, banjir bukan hanya terjadi di DKI Jakarta saja. Tetapi hampir semua daerah di Indonesia.
"Jadi nanti pelan-pelan Jabodetabek ini tidak ada yang nyorot kok. Jadi terima kasih, Pak Jokowi sudah memindahkan masalah banjir di Jabodetabek dengan memindahkan ibu kota ke Kaltim," ucapnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
