tirto.id - Beberapa organisasi buruh berencana menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (5/10). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas untuk menghadapi kegiatan tersebut.
"Ada empat titik rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, hari ini. Pertama, arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto diputar balik di depan Pintu X, mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda kembali.
Kedua, arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di offramp Pulau Dua diluruskan ke arah Tol Tomang. Ketiga, arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.
"Keempat, arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri ke Jalan Asia Afrika," jelas Sambodo.
Sabtu (3/10), jelang tengah malam, tujuh fraksi partai politik di DPR, DPD, dan pemerintah menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) selesai dibahas di tingkat I. Selanjutnya menunggu pengesahan di pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan, ada 7 fraksi yang menerima dan 2 fraksi lainnya menolak. Sedangkan perwakilan pemerintah dan DPD tak ada yang menolaknya. Lantas politikus Partai Gerindra tersebut segera meminta persetujuan forum.
"Apakah," kata Supratman memimpin rapat Baleg, "Rancangan Undang-Undang terms Cipta kerja ini bisa kita setujui untuk diteruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya?"
"Setuju!" sorakan dari para peserta rapat. Menanggapi keputusan tersebut, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020 untuk menolak pengesahan RUU Ciptaker ini.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Restu Diantina Putri
