Indeks Dpr

Akan ada sejumlah poin pembahasan utama saat pertemuan dengan DPR seperti klarifikasi ke Menteri BUMN Erick Thorir dan Dirut PT Garuda Indonesia.

Pembatalan kebijakan sebelumnya diharapkan dapat mengakhiri polemik tes PCR untuk syarat penerbangan.

Pemerintah dan KPU beda pendapat soal waktu pelaksanaan Pemilu 2024. Ada apa di balik tarik ulur penentuan tanggal pemilu?

Pemerintah pun menjamin bahwa pengiriman surpres Panglima TNI ke DPR akan diumumkan secara terbuka.

Kepatuhan anggota DPR melaporkan LHKPN 2020 hanya 55%. Hal ini dinilai sebagai bukti komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi lemah.

Pemerintah mesti memaksimalkan vaksinasi yang masih belum mencapai target nasional dan memastikan protokol kesehatan terlaksana dengan baik.

Anggota DPR menuntut keistimewaan di tengah banyaknya tenaga kesehatan yang lebih membutuhkan pertolongan.

Pimpinan tiga lembaga legislatif di Kompleks Parlemen belum satu suara bila kantor mereka dijadikan Rumah Sakit Darurat COVID-19.

Wakil rakyat bukan representasi kelas pekerja atau mereka yang secara ekonomi dan sosial lemah--yang merupakan kelompok masyarakat mayoritas di Indonesia.

Kasus COVID-19 menyebar di lingkup DPR RI, sejumlah staf dan anggota DPR terinfeksi Corona. Beberapa Komisi di DPR ditutup alias lockdown.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menilai pembahasan RUU KUHP akan selesai dalam waktu singkat.

Nasib RUU PKS belum juga jelas meski telah masuk Prolegnas 2021. Komitmen DPR dipertanyakan.

Survei baru menyebut anak muda tak percaya DPR dan partai politik. Kedua institusi tersebut mengalami krisis kepercayaan.

Intervensi politik Vaksin Nusantara oleh DPR disebut tak mengindahkan kaidah saintifik.

Wiku juga meminta agar publik tidak melihat sebatas pada DPR atau kantor, tetapi melihat berdasarkan wilayah seperti Jakarta demi membentuk herd immunity.

Vaksinasi DPR RI menyasar anggota DPR, keluarga anggota DPR, staf, petugas keamanan hingga petugas kebersihan.

DPR RI memilih sembilan dari 18 nama calon anggota Ombudsman RI yang diajukan oleh Presiden Jokowi.

Pemerintah berjanji mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat agar segera terealisasi menjadi UU.

3 nama hakim ad hoc yang disetujui DPR, yaitu: Sinintha Yuliansih Sibarani, Achmad Jaka Mirdinata, dan Andari Yuriko Sari.

Listyo Sigit, calon Kapolri, mengumbar sejumlah janji saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota dewan. Ini beberapa di antaranya.