Indeks Dpr

Kasus COVID-19 menyebar di lingkup DPR RI, sejumlah staf dan anggota DPR terinfeksi Corona. Beberapa Komisi di DPR ditutup alias lockdown.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menilai pembahasan RUU KUHP akan selesai dalam waktu singkat.

Nasib RUU PKS belum juga jelas meski telah masuk Prolegnas 2021. Komitmen DPR dipertanyakan.

Survei baru menyebut anak muda tak percaya DPR dan partai politik. Kedua institusi tersebut mengalami krisis kepercayaan.

Intervensi politik Vaksin Nusantara oleh DPR disebut tak mengindahkan kaidah saintifik.

Wiku juga meminta agar publik tidak melihat sebatas pada DPR atau kantor, tetapi melihat berdasarkan wilayah seperti Jakarta demi membentuk herd immunity.

Vaksinasi DPR RI menyasar anggota DPR, keluarga anggota DPR, staf, petugas keamanan hingga petugas kebersihan.

DPR RI memilih sembilan dari 18 nama calon anggota Ombudsman RI yang diajukan oleh Presiden Jokowi.

Pemerintah berjanji mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat agar segera terealisasi menjadi UU.

3 nama hakim ad hoc yang disetujui DPR, yaitu: Sinintha Yuliansih Sibarani, Achmad Jaka Mirdinata, dan Andari Yuriko Sari.

Listyo Sigit, calon Kapolri, mengumbar sejumlah janji saat uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota dewan. Ini beberapa di antaranya.

UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI menyebut penjemputan Rizieq membeludak lantaran para penjemput yang tidak menaati aturan, bukan karena pernyataan Mahfud.

DPR berada di atas pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah pusat, polisi, pebisnis, dan pengadilan dalam persepsi publik sebagai lembaga paling korup.

Pelarangan minuman beralkohol pernah dilakukan Amerika Serikat dan terbukti gagal. Indonesia terancam mengulang kesalahan AS.

Badan Legislasi (Baleg) DPR belum satu bahasa terkait RUU Minol sehingga Pemerintah masih dalam posisi melihat bagaimana perkembangan selanjutnya.

Keinginan Surya Paloh menaikkan ambang batas parlemen semakin tinggi justru akan membikin sistem politik di Indonesia semakin terpusat dan oligarkis.

RUU Minol menyimpan sejumlah masalah. Selain mengutip kitab suci padahal Indonesia tak hanya Islam, peraturan ini juga rentan kriminalisasi.

Seperti perppu dan JR ke MK, upaya mengadang UU Cipta Kerja lewat legislative review juga tampaknya bakal menemui jalan buntu.

Mensetneg tegaskan substansi 1.187 halaman UU Cipta Kerja yang disiapkan Kemensetneg sama dengan dokumen yang disampaikan DPR ke Istana dengan 812 halaman.