Indeks Dpr

Sejauh ini DPR dengan KPU masih berdiskusi soal nominal usulan anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU yakni Rp86 triliun.

Mendag Muhammad Lutfi dinilai telah melecehkan institusi DPR karena mangkir berkali-kali dalam rapat kelangkaan minyak goreng.

Partai Buruh anggap perpanjangan masa jabatan presiden ilegal dan inkonstitusional lantaran pelaksanaan pemilu dua tahun mendatang telah ditetapkan.

DPR beralasan batalnya pembahasan RUU TPKS karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum ditunjuk dan diputuskan dalam Bamus.

Surya Paloh ingin elite politik taat konstitusi terkait penyelenggaraan pemilu.

Cak Imin mengaku akan menyampaikan usulan penundaan Pemilu 2024 ke Jokowi.

Naskah akademik yang menjadi landasan utama UU IKN dikerjakan serampangan. Ia digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi keinginan pemerintah.

Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dan hak politiknya dicabut sementara.

Pembentukan Panja Penyelamatan Garuda di DPR dinilai membantu maskapai tetap bertahan di tengah permasalahan yang membelitnya.

Ribuan massa buruh akan demo menolak UU Cipta Kerja dibahas lagike Gedung DR, besok, Senin (7/2/2022).

Jumlah anggota DPR dan pegawai yang terpapar COVID-19 terus bertambah, rata-rata mereka mengalami gejala ringan.

UU IKN adalah aturan kedua yang dikebut pembahasannya oleh partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Seperti rencana tahun lalu, dia diselesaikan awal 2022.

Capaian DPR tahun 2021: hilang fungsi pengawasan dan minim produk legislasi.

Selain capaian kinerja minim, persoalan lain muncul saat 3 dari 5 RUU yang baru disahkan DPR kembali terdaftar di Prolegnas 2022.

Akan ada sejumlah poin pembahasan utama saat pertemuan dengan DPR seperti klarifikasi ke Menteri BUMN Erick Thorir dan Dirut PT Garuda Indonesia.

Pembatalan kebijakan sebelumnya diharapkan dapat mengakhiri polemik tes PCR untuk syarat penerbangan.

Pemerintah dan KPU beda pendapat soal waktu pelaksanaan Pemilu 2024. Ada apa di balik tarik ulur penentuan tanggal pemilu?

Pemerintah pun menjamin bahwa pengiriman surpres Panglima TNI ke DPR akan diumumkan secara terbuka.

Kepatuhan anggota DPR melaporkan LHKPN 2020 hanya 55%. Hal ini dinilai sebagai bukti komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi lemah.

Pemerintah mesti memaksimalkan vaksinasi yang masih belum mencapai target nasional dan memastikan protokol kesehatan terlaksana dengan baik.