Indeks Dpr

Malaysia telah mengumumkan akan mereformasi undang-undang hukuman mati setelah melakukan moratorium eksekusi mati.

Airlangga Hartarto mengklaim sejumlah data telah menunjukkan target Golkar merebut 110 kursi di DPR pada Pemilu 2019 akan tercapai. 

Pahala menilai, kepatuhan laporan LHKPN ini merupakan salah satu indikator kejujuran dari penyelenggara negara.

Fahri menilai seharusnya PSI fokus pada kampanye legislatif 2019, karena menurut Fahri, PSI belum memiliki pemahaman apa itu DPR RI, apa itu legislatif, hingga apa itu legislasi.

Tingkat kepatuhan DPR hanya 49,1 persen atau sekitar 273 dari total 556 anggota yang sudah melaporkan LHKPN

KPK menyebut kepatuhan legislator menyerahkan LHKPN masih rendah.

DPR berencana mengkaji regulasi soal transaksi digital untuk menambah pendapatan negara.

Menag mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Pesantren sebelum masa kerja DPR habis pada September 2019.

Perluasan kewenangan DPR dalam menentukan harga BBM dan kuota impor BBM dinilai pengamat ekonomi energi menghambat bisnis migas.

Sidang dakwaan Taufik Kurniawan akan digelar Rabu (20/3/2019) pukul 10.00 WIB di Pengadilan Tipikor Semarang.

Jaksa Agung, M Prasetyo diminta terbuka menjelaskan terkait isu mempromosikan anaknya, Bayu Adhinugroho Arianto yang dipromosikan menjadi Kajari Jakarta Barat.

Komisi II DPR RI mendesak agar Kemendagri dan KPU tak menyepelekan setiap informasi soal Pemilu 2019.

DPR mendesak pemerintah segera menerbitkan Perppu penanggulangan bencana. Alasannya supaya lebih cepat dalam mengambil keputusan di lokasi bencana.

Penundaan pencabutan 2 obat kanker kolorektal berlaku tanpa waktu yang pasti. Selama penundaan, ditempuh kajian untuk kebijakan yang tepat.

DPR tak mempermasalahkan kolom agama diisi Penghayat karena memang sudah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.

Pimpinan DPR RI berencana menjenguk Ani Yudhoyono yang kini dirawat di Singapura.

Pengumuman seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ditunda hingga 12 Maret 2019. Komisi III berdalih akan reses dan masih ada sisa waktu jabatan hakim MK.

Rencana mendistribusikan perwira TNI aktif ke kementerian dan lembaga negara
sama saja menangani masalah dengan memunculkan masalah baru.

Ketua DPR menyebut yang bisa memastikan calon hakim MK bebas dari kepentingan politis hanya Tuhan.