Indeks Dpr

Golkar membantah hubungan Luhut dan Airlangga retak. Pertemuan keduanya menjadi bukti baiknya hubungan mereka.

Revisi UU PPP dinilai hanya akal-akalan pemerintah dan DPR untuk memuluskan Omnibus Law Cipta Kerja.

BURT DPR beralasan kunjungan ke Turki telah direncanakan sejak dua tahun lalu namun baru terlaksana pada tahun ini.

Tiga tahun belakangan ini pemerintah pusat mewacanakan pemekaran provinsi Papua dan rakyat cenderung tidak menerima ide tersebut.

Sekjen DPR berdalih pengecatan terakhir atap Gedung Nusantara DPR dilakukan pada tujuh tahun lalu, dan kini kondisinya ada sejumlah keretakan.

Anggota Komisi IX DPR meminta Presiden Jokowi segera mencanangkan program pembangunan jamban berbasis keluarga. 

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai petani sawit kecil yang tak punya pabrik pengolahan yang paling terkena dampak larangan ekspor CPO.

Mahkamah Kehormatan Dewan mengklaim anggotanya tak dapat dikenai hukuman, baik pidana maupun perdata atas penyataannya di dalam maupun di luar ruangan DPR.

285 anggota DPR bolos dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan IV. Padahal mereka bisa hadir secara virtual.

Amnesty International Indonesia mendesak DPR dan pemerintah tak melanjutkan pembahasan 3 RUU terkait pemekaran wilayah Papua.

Pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI merupakan urusan internal profesi.

Tim Panja akan melaporkan hasil pembahasan RUU TPKS dan meminta jadwal kepada Bamus DPR untuk segera menggelar rapat paripurna.

Mantan Ketua IDI mengungkapkan kisruh pemberhentian Terawan disebabkan oleh pola komunikasi yang belum tuntas.

Rahmad Handoyo mengatakan desakan untuk membubarkan IDI ia dapat dari suara warganet di sosial media.

Komisi I DPR menilai pergantian tiga Danjen Kopassus dalam rentang waktu empat bulan terakhir menunjukkan kehebatan SDM Kopassus.

DPR satu suara dengan para musisi bahwa UU Hak Cipta tak bertentangan dengan konstitusi.

Legislator Nasdem Taufik Basari meminta Luhut mencabut laporan terhadap Haris Azhar dan Fatia.

Sejauh ini DPR dengan KPU masih berdiskusi soal nominal usulan anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU yakni Rp86 triliun.

Mendag Muhammad Lutfi dinilai telah melecehkan institusi DPR karena mangkir berkali-kali dalam rapat kelangkaan minyak goreng.

Partai Buruh anggap perpanjangan masa jabatan presiden ilegal dan inkonstitusional lantaran pelaksanaan pemilu dua tahun mendatang telah ditetapkan.