Indeks Dpr

Kontras menilai pengesahan UU DOB Papua bentuk pemaksaan kehendak pemerintah dan DPR.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan penyebab Wakil Ketua Banggar Muhidin terjatuh karena mengalami hipertensi.

Provinsi di Papua kini bertambah 3 setelah DPR RI mengesahkan tiga RUU DOB Papua menjadi undang-undang.

DPR dan Pemerintah sepakat menargetkan defisit APBN 2023 di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Krisno menuturkan, sejauh ini Indonesia masih menjadi salah satu negara di PBB yang menolak legalisasi ganja.

Komnas HAM meminta pemerintah dan DPR untuk mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan membuka partisipasi publik dalam proses revisi KUHP.

Ancaman pemidanaan terhadap kejahatan luar biasa di RKUHP cenderung menurun. Komnas HAM melihat ada upaya pengkerdilan.

Kementan mendapat kritik keras dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait permintaan anggaran untuk kebutuhan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

DPR masih membutuhkan waktu mempertimbangkan permintaan anggaran penanganan PMK.

Personel Brimob Nusantara yang di BKO ke Papua berasal dari Mabes Polri, Polda Sumatera Utara dan Polda Riau.

HIPPI minta pemerintah dan DPR melakukan kajian dan evaluasi sebelum menetapkan, khususnya terkait regulasi mengatur cuti melahirkan sepanjang enam bulan.

Menurut PSHK Komisi III DPR tak menganggap adanya perbedaan pada draf RKUHP terbaru yang disampaikan pemerintah.

Wayan menilai kinerja kejaksaan saat ini sedang membaik dibandingkan KPK sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Anggota Komisi VII, Mulyanto meminta, kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantu Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji menurunkan harga migor.

Majelis Rakyat Papua menilai pembahasan RUU DOB harus ditangguhkan lantaran memicu pro dan kontra yang sangat luas.

Legislator Demokrat Lasmi Indaryani merupakan putri dari eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menolak rencana penghapusan minyak goreng curah. Pemerintah diminta fokus mengendalikan ketersediaan dan harga.

Nasir menegaskan anggota DPR memiliki fungsi pengawasan, maka sah saja mengkritik. Sementara tugas pemerintah memberikan klarifikasi.

Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.

Menko Marves Luhut meminta anggota DPR tidak melontarkan pendapat dipublik jika tidak tahu masalahnya soal tarif Candi Borobudur.