Indeks Dpr

Pimpinan DPR RI berencana menjenguk Ani Yudhoyono yang kini dirawat di Singapura.

Pengumuman seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi ditunda hingga 12 Maret 2019. Komisi III berdalih akan reses dan masih ada sisa waktu jabatan hakim MK.

Rencana mendistribusikan perwira TNI aktif ke kementerian dan lembaga negara
sama saja menangani masalah dengan memunculkan masalah baru.

Ketua DPR menyebut yang bisa memastikan calon hakim MK bebas dari kepentingan politis hanya Tuhan.

Fadli menyayangkan kekerasan yang dialami oleh petugas KPK, apalagi ketika mereka sedang menjalankan tugas.

Kemenpora mengklaim sudah memperhitungkan dampak dan respons masyarakat terhadap surat edaran soal imbauan menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop. 

Sejak menjalani kasus hingga menjelang eksekusi, Buni Yani meminta pengawalan Wakik Ketua DPR RI.

Wakil Ketua Banggar DPR, Ahmad Rizki Sadig mengaku diperiksa KPK soal mekanisme penganggaran dana alokasi khusus.

Bamsoet berencana meminta KPU mengevaluasi efektivitas dari kebijakan mengumumkan caleg eks napi korupsi ke publik.

Peneliti dan karyawan menentang kebijakan kepala LIPI yang mengabaikan kondisi di lapangan.

Kebijakan bagasi berbayar ditempuh maskapai untuk mengakali dampak kenaikan harga bahan bakar dan biaya operasional.

Menurut Iksan terdapat fasisme dalam RUU Permusikan dan membuat seniman harus mengikuti Pemerintah.

Penerapan sepeda motor menggunakan lajur di jalan tol perlu ada kajian mendalam terkait risiko keselamatan.

KPK mengatakan tingkat kepatuhan LHKPN Tahun 2018 di DPR hanya sebesar 21,42 persen dari total 536 wajib lapor.

Pada pertemuan tersebut, KAMI menyerahkan RUU Permusikan sebanyak 50 pasal.

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat belum juga rampung meski telah dibahas sejak periode SBY. Padahal itu penting agar mereka diakui sebagai warga negara.

Akibat RUU Masyarakat Hukum Adat tidak kunjung disahkan, AMAN memperkirakan satu juta warga belum memiliki hak pilih di pemilu. Selain itu, banyak masyarakat adat kehilangan hak atas lahan.

"Enggak usah khawatir, tadi Pak Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad sudah berbisik kepada saya kalau perlu dilakukan eksaminasi oleh Komisi III terhadap putusan MA," kata Arsul.

Anggota DPR RI Fraksi PAN Bara Hasibuan kecewa jika Presiden bebaskan orang anti Pancasila sementara ia terus berupaya sosialisasikan Pancasila

"Kami akan memproses di internal DPR, agar diadakan rapat gabungan untuk menemukan dimana titik lemah persoalan ini," kata Fahri.