Indeks Dpr

Menurut Jazilul kasus kekerasan seksual yang dialami Putri Candrawathi masih sebatas omongan sehingga Komnas HAM harus berikan bukti lengkap ke polisi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung proses pembahasan lanjutan terkait pembentukan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang digagas DPR.

Kursi Wakil Ketua KPK yang ditinggalkan Lili Pintauli masih belum tergantikan. Presiden Jokowi diminta untuk segera menyerahkan nama pilihannya.

DPR menilai perlu adanya pembatasan peredaran rokok, salah satunya melalui mekanisme kenaikan cukai.

Kamrussamad mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Tak cuma penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J, DPR juga meminta Mahfud berani membenahi Polri dari tudingan adanya 'Kekaisaran Sambo' di Mabes Polri.

DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, LPSK hingga Komnas HAM terkait kasus penembakan Brigadir J, Rabu (24/8/2022) pekan depan.

Komisi III DPR akan panggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, Kejaksaan, LPSK hingga Komnas HAM yang ikut menangani kasus Ferdy Sambo.

DPR juga meminta KPU memfokuskan sejumlah pos pengeluaran yang dianggap tidak efektif untuk dihapus dari pengadaan.

Penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih ada di tangan pemerintah dan belum diberikan kepada DPR untuk dibahas bersama.

Puan Maharani mengatakan, sampai saat ini belum ada usulan dari pemerintah mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Komisi III DPR seharusnya meluangkan waktu memanggil Kapolri meski sedang reses. Dengan begitu, kasus pembunuhan Brigadir J bisa semakin terang.

Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar menyiapkan diri menghadapi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite.

Anggota Komisi VI DPR, Amin AK menolak penggunaan APBN untuk biayabeban pembengkakan dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

MK menilai penggunaan narkotika golongan I untuk kesehatan belum dikaji secara ilmiah dan mendalam. Hal ini juga menjadi kewenangan pembentuk UU.

Habiburokhman mengeklaim jika RKUHP sudah disahkan sejak 2019, maka Rizieq Shihab tidak perlu sampai dipidana.

Di penjelasan Pasal 218 ayat 2 RKUHP disebutkan kritik bersifat konstruktif dan memberikan alternatif maupun solusi atau dilakukan dengan cara obyektif.

Fraksi Gerindra yakin MK akan mempersoalkan legal standing PKS dalam menggugat ketentuan presidential threshold di UU Pemilu.

Ada 14 poin krusial dalam RKUHP yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah terus waspada terkait biaya produksi pertanian. Sebab saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.