DPR Desak Mahfud Berani Bersihkan Kekaisaran Sambo di Polri

tirto.id - Komisi III DPR RI ramai-ramai mendesak Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD untuk segera menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Selain itu, mereka juga meminta Mahfud MD yang juga menjabat Menko Polhukam untuk melakukan pembenahan terhadap institusi Polri dengan memanfaatkan momentum kasus pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo.

"Saran saya Pak Mahfud, konsolidasi dulu Kompolnas, kemudian apa saran-saran terhadap Polri ini pak, sesuai tupoksi Pak Mahfud, sesuai tupoksi Kompolnas. Supaya kita berharap Polri ini lebih maju. Kita benahi Polri ini, pak. Saya kira soal [karir] Pak Sambo ini sudah mau ending lah ini, tapi yang kita jaga ke depan seperti apa reformasi Polri ini pak," kata Anggota Komisi III Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Trimedya menargetkan penyelesaian kasus Brigadir J tersebut dapat selesai pada Oktober mendatang. Pasalnya, pada 2023 tugas kepolisian akan berat terkait persiapan Pemilu 2024.

Tak cuma penuntasan kasus, Trimedya juga meminta Mahfud berani menghilangkan dugaan adanya 'Kerajaan Ferdy Sambo' di Mabes Polri.

"Jangan terlalu lama ini, bulan 10 tuntaskan ini, dan termasuk anasir-anasir Pak Sambo yang ada di mabes dan juga yang tidak merah putih dengan Polri harus dituntaskan," kata Trimedya.

Selain Trimedya, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua merupakan pemantik yang membuka borok Polri. Ia mendesak Mahfud untuk selanjutnya melangkah lebih berani guna membenahi Polri.

"Saya terus terang kepada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, pantas kalau Anda lebih keras, lebih tegas dan lebih berani. Biarkan bapak berkorban pak, untuk bangsa. Mari kita rapikan Polri kita pak. Kita jaga dengan baik dan tuntaskan. Kasus ini sebagai pintu untuk untuk menyelesaikan semua permasalahan," kata Habib.

Hal serupa juga disampaikan oleh Didik Mukrianto, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat. Ia mengatakan bahwa kasus tersebut membuka mata bahwa di tubuh Polri memang ada persoalan. Ia mencurigai bahwa masih banyak permasalahan di tubuh Polri yang mungkin melibatkan masyarakat kecil.

"Persoalan ini yang paling terdepan yang jadi PR kita adalah terkait dengan kultur," katanya.