Masuk tirto.idIndeks Dpr
Jokowi Teken UU PDP, Pemalsu Data Pribadi Didenda Rp6 Miliar
Ancaman pidana atas pelanggaran UU PDP mencapai enam tahun penjara. Ada pula pengenaan sanksi lainnya berupa denda yang harus dibayarkan pelanggar.
DPR: Butuh Penanganan Serius Atasi Backlog Perumahan
Pemerintah memiliki PR yang belum tuntas untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.
DPR Desak Satgas BLBI Kejar Sisa Kerugian Negara dari Debitur
DPR mendesak Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun.
DPR Dukung KPK Segera Jemput Paksa Gubernur Papua Lukas Enembe
DPR meminta massa pembela dan kuasa hukum Lukas Enembe memanfaatkan forum praperadilan, bila tak puas dengan proses hukum KPK.
MKD akan Tegur Sekjen DPR RI akibat Ketua IPW Ditolak Masuk Pamdal
MKD ingin mengevaluasi terkait pola kerja protokol di DPR RI, terutama dalam hal penyambutan tamu undangan.
DPR Minta BI Lakukan Mitigasi dari Dampak Kenaikan Suku Bunga
DPR mengimbau Bank Indonesia (BI) untuk menyiapkan langkah mitigasi pasca penyesuaian suku bunga dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan lalu.
DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2023 jadi Rp5,52 T
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat anggaran Rp5.527.868.429 di tahun 2023.
Komisi VII: RUU EBT Terhambat Daftar Inventarisasi Masalah
DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
DPR Pilih Politisi Golkar Ahmadi Noor Supit jadi Anggota BPK
DPR memilih Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menggantikan Harry Azhar Aziz.
Peralihan Kendaraan Listrik Terlalu Dipaksakan, Baterai Masih Impor
Anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian menilai, peraturan tersebut terbilang dipaksakan karena kondisi Indonesia yang masih melakukan impor baterai.
Draf UU PDP: Ungkap Data Pribadi Orang Lain Didenda Rp4 Miliar
Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.
RUU PDP Sah Menjadi Undang-undang, Ada 16 Bab & 76 Pasal
Kehadiran UU PDP diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.
Puan Maharani: DPR Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi Besok
Puan menjamin masyarakat akan terhindar dari praktik doxing di media sosial usai RUU PDP disahkan menjadi undang-undang.
Pemerintah Bayar Subsidi ke Pertamina-PLN Tiap 3 Bulan Mulai 2023
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membayarkan subsidi kepada PT Pertamina dan PT PLN dengan frekuensi tiga bulan sekali mulai 2023.
Cak Imin Nonaktifkan WA usai Datanya Dibocorkan Bjorka
Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia masuk fase darurat. Ia meminta pemerintah beserta stakeholder terkait turun tangan.
Komisi II DPR Setujui Enam Rancangan Peraturan Bawaslu
DPR meminta Bawaslu mampu mensosialisasikan dan mentransformasikan enam Perbawaslu yang telah disetujui itu dengan baik di lapangan.
DPR : RUU PPSK jadi Upaya Perlindungan dan Memajukan UMKM RI
Mukhamad Misbakhun, mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).
Marak Kebocoran Data, Cak Imin Sebut Kominfo Belum Canggih
Cak Imin menyebut kebocoran data di Indonesia sudah dalam kondisi darurat. Perlu ada penanganan segera dari Kominfo.
Buruh Desak Anggota DPR Temui Massa Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
Said Iqbal menjamin demo tolak kenaikan harga BBM oleh massa buruh berlangsung damai & tak akan ada merangsek masuk ke dalam DPR.
DPR: Pemerintah Tak Punya Kewenangan Atur Harga BBM SPBU Swasta
Mulyanto menegaskan, pemerintah tidak berhak dan berwenang mengatur harga bawah BBM non subsidi dari operator swasta.
