Indeks Dpr

Meutya mendorong fit and proper test bagi calon Panglima TNI dilakukan segera karena tenggat waktu masa reses yang kian dekat yaitu 16 Desember 2022.

Bila Surpres pergantian Panglima TNI sudah diterima, Setjen DPR RI akan mencatat administrasinya lebih dulu sebelum disampaikan ke pimpinan DPR.

Pihak Istana dan Mahkamah Konstitusi angkat bicara soal kontroversi pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi hari ini.

Kurnia menilai Presiden Jokowi tak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik di DPR soal pencopotan sepihak Hakim MK Aswanto.

BNPB, BMKG dan DPR akan meninjau Kecamatan Cugenang sebagai lokasi pertama yang akan dikunjungi di Cianjur, Jawa Barat, hari ini.

Pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan Perppu Pemilu lalu melantik Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Menurut Bambang Pacul aksi unjuk rasa saat gelaran KTT G20 di Bali justru mencoreng citra Indonesia di mata para tamu negara.

Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.

Menurut Bambang Pacul belum hadirnya Puan Maharani di Kanjuruhan bukan berarti lebih mencintai Korea Selatan ketimbang Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani memastikan independensi BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap terjaga dalam RUU PPSK.

DPR melalui rapat panitia kerja (panja) RUU KUHP akan memulai pembahasan pada 21 November 2022 dengan mengacu pada draf terbaru.

RUU Pengawasan Obat dan Makanan (POM) merupakan bawaan dari DPR periode 2014-2019 dan segera dirampungkan usai muncul kasus gangguan ginjal akut.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Polri membuktikan secara terbuka pengakuan Ismail Bolong terkait setoran bisnis tambang ke Mabes Polri.

Opsi Perppu dinilai lebih logis ketimbang merevisi UU Pemilu karena akan memakan banyak waktu.

KNKT membeberkan hasil investigasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air berkode penerbangan SJY182 rute Jakarta - Pontianak kepada Komisi V DPR RI.

Sahroni meminta Polri belajar dari Tragedi Kanjuruhan dan kasus kerumunan di Itaewon, Korea Selatan.

DPR menilai rencana penerbitan Perpres tentang percepatan swasembada gula konsumsi 2025 dan rafinasi 2030 hanya mengejar keuntungan.

Ancaman pidana atas pelanggaran UU PDP mencapai enam tahun penjara. Ada pula pengenaan sanksi lainnya berupa denda yang harus dibayarkan pelanggar.

Pemerintah memiliki PR yang belum tuntas untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

DPR mendesak Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun.