Indeks Dpr

Pemerintah menegaskan revisi UU IKN diperlukan untuk memperkuat sejumlah klausul di dalamnya. Pemerintah membantah pembentukan UU IKN cacat.

Pembahasan Surpres pergantian Panglima TNI dan penentuan uji kelayakan harus melalui sejumlah mekanisme birokrasi yang ada di DPR.

Indra memastikan penyerahan surpres pergantian Panglima TNI hari ini akan diterima langsung Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya.

MK menilai permohonan pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi hakim konstitusi dibatalkan tidak berlasan menurut hukum.

Selain Utut, KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yaitu karyawan swasta Mustopa Endi Saputra Hasibuan dan Uum Marlia yang merupakan seorang pedagang.

Adies Kadir mengatakan setelah ketuk palu di tingkat I, maka RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menilai bila yang diputuskan DPR inkonstitusional maka Jokowi tidak akan melantik pengganti Aswanto sebagai hakim MK.

Isnur menilai pasal antidemokrasi di RKUHP dibuat secara serampangan dan berpotensi digunakan secara ugal-ugalan oleh aparat penegak hukum.

Surpres pergantian Panglima TNI akan dikirimkan pemerintah Kamis (24/11) tapi konferensi pers Ketua DPR dengan Mensesneg dijadwalkan Senin pekan depan.

Meutya mendorong fit and proper test bagi calon Panglima TNI dilakukan segera karena tenggat waktu masa reses yang kian dekat yaitu 16 Desember 2022.

Bila Surpres pergantian Panglima TNI sudah diterima, Setjen DPR RI akan mencatat administrasinya lebih dulu sebelum disampaikan ke pimpinan DPR.

Pihak Istana dan Mahkamah Konstitusi angkat bicara soal kontroversi pelantikan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi hari ini.

Kurnia menilai Presiden Jokowi tak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik di DPR soal pencopotan sepihak Hakim MK Aswanto.

BNPB, BMKG dan DPR akan meninjau Kecamatan Cugenang sebagai lokasi pertama yang akan dikunjungi di Cianjur, Jawa Barat, hari ini.

Pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan Perppu Pemilu lalu melantik Pj Gubernur Papua Barat Daya.

Menurut Bambang Pacul aksi unjuk rasa saat gelaran KTT G20 di Bali justru mencoreng citra Indonesia di mata para tamu negara.

Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.

Menurut Bambang Pacul belum hadirnya Puan Maharani di Kanjuruhan bukan berarti lebih mencintai Korea Selatan ketimbang Indonesia.

Menkeu Sri Mulyani memastikan independensi BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap terjaga dalam RUU PPSK.

DPR melalui rapat panitia kerja (panja) RUU KUHP akan memulai pembahasan pada 21 November 2022 dengan mengacu pada draf terbaru.