Indeks Dpr

Dasco menilai pejabat seperti Bupati Meranti memiliki ruang yang bisa digunakan menyampaikan kritik secara elegan tanpa harus disampaikan depan publik.

DPR meminta pemerintah membuka layanan aduan untuk para pekerja yang terkena PHK dan merasa hak-haknya tidak diberikan.

Komisi I DPR meminta Mabes TNI & Kemenhan menginformasikan kriteria yang jelas terkait pemberian pangkat atau gelar kehormatan.

DPR bakal memanggil PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) kedua, Rabu (14/12/2022).

Sebelum dilakukan persetujuan di sidang paripurna, Yudo Margono juga menghadapi serangkaian uji kelayakan atau fit and proper test bersama Komisi I DPR RI.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi DBH CHT selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

DPR menilai BNPT kecolongan dalam mencegah aksi teror di peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12/2022) kemarin.

Dedi Mulyadi meminta, pemerintah hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Hal tersebut agar tidak 'menghancurkan' harga beras di pasar lokal.

PKS menilai pasal penghinaan presiden dan wapres sangat karet dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi.

DPR dianggap egois, bila aksi yang dilakukan ratusan massa aliansi masyarakat sipil tidak membuat DPR mau menghentikan proses pengesahan RKUHP.

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengikuti fit and proper test, Jumat (2/12/2022) siang ini. Sejumlah isu akan didalami oleh Komisi I DPR.

Pemerintah menegaskan revisi UU IKN diperlukan untuk memperkuat sejumlah klausul di dalamnya. Pemerintah membantah pembentukan UU IKN cacat.

Pembahasan Surpres pergantian Panglima TNI dan penentuan uji kelayakan harus melalui sejumlah mekanisme birokrasi yang ada di DPR.

Indra memastikan penyerahan surpres pergantian Panglima TNI hari ini akan diterima langsung Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya.

MK menilai permohonan pemohon yang meminta agar pencopotan Aswanto dari kursi hakim konstitusi dibatalkan tidak berlasan menurut hukum.

Selain Utut, KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yaitu karyawan swasta Mustopa Endi Saputra Hasibuan dan Uum Marlia yang merupakan seorang pedagang.

Adies Kadir mengatakan setelah ketuk palu di tingkat I, maka RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menilai bila yang diputuskan DPR inkonstitusional maka Jokowi tidak akan melantik pengganti Aswanto sebagai hakim MK.

Isnur menilai pasal antidemokrasi di RKUHP dibuat secara serampangan dan berpotensi digunakan secara ugal-ugalan oleh aparat penegak hukum.

Surpres pergantian Panglima TNI akan dikirimkan pemerintah Kamis (24/11) tapi konferensi pers Ketua DPR dengan Mensesneg dijadwalkan Senin pekan depan.