Indeks Dpr

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut DPR sudah turun tangan selesaikan masalah Papua. Ia pun mendengar Presiden Jokowi segera berdialog untuk menyelesaikan masalah Papua.

Penyelesaian RKUHP masih menyisakan pasal krusial seperti pasal penghinaan presiden.

Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap tidak serius. Rapat terakhir: hanya dihadiri oleh tiga orang dari dua fraksi.

Hukuman kebiri kimia kembali menjadi perbincangan setelah seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, bernama MA (20) mendapatkan hukuman tersebut.

Ketua DPR Bambang Soesatyo juga telah menerima surat kajian teknis pemindahan ibu kota tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI proses pemindahan ibu kota bukan semata memindahkan kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jakarta ke lokasi yang baru.

Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa DPR juga membuat sejumlah regulasi yang ada menjadi semakin tidak terkendali atau over regulation.

Amandemen UUD 1945 ditujukan untuk mencegah pemerintahan republik berjalan seperti Orde Baru.

Tujuh demonstran di depan Gedung DPR ditangkap Polda Metro Jaya. Polisi mengklaim mereka bukan bagian dari serikat buruh.  

Jokowi menyindir kinerja lembaga penegak hukum dan HAM. Menurutnya, ukuran penegakan hukum dan HAM harus diubah, termasuk dalam soal pemberantasan korupsi. 

"Perda yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas," kata Jokowi.

Dalam urusan pindah ibukota, Jokowi harus memperhatikan aspek hukum yang mengikat.

Refly Harun menilai GBHN sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan masa kini lantaran sudah tak lagi menganut supremasi MPR.

Enggartiasto mengatakan rekomendasi impor bawang putih memiliki persyaratan yang tidak terlalu sulit, sehingga bisa diurus dengan mudah jika importir mengikuti segala ketentuan yang berlaku.

Jika RUU Minerba diselesaikan sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 ini berakhir, kata Jatam, maka sangat rentan dengan transaksi politik. 

Setelah GBHN dihidupkan, juga perlu direncanakan agar masih bisa digunakan untuk jangka 25 tahun ke depan.

Menurut angggota Komisi VII DPR Totok Daryanto insiden pemadaman masif ini harus dijadikan pelajaran bagi PLN.

Ketua Komisi II DPR RI mengatakan terlalu mepet dilakukan pembahasan revisi UU Pilkada sebab dikhawatirkan pembahasan akan merembet ke pasal lainnya.

Kalangan dunia usaha mewanti-wanti DPR dan Pemerintah agar RUU SDA tak berpotensi memberatkan dunia usaha dan mengganggu iklim investasi.

Surat Presiden Jokowi terkait amnesti Baiq Nuril sudah diterima oleh DPR.