Indeks Dpr

Airlangga meminta DPR memuluskan pengesahan Perpu Cipta Kerja. Saat ini Surpres Perpu tersebut sudah dikirimkan ke DPR.

DPR belum menerima usulan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

DPR meminta Mahkamah Agung (MA) melihat kembali seluruh fakta dalam kasus penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya.

Salah satu tuntutan perangkat desa adalah meminta Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.

ICW menilai sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif kepada rakyat.

Komisi II DPR akan merevisi secara menyeluruh UU Desa, tak hanya soal perpanjangan masa jabatan kades saja.

DPR berharap usulan kenaikan biaya haji sesuai dengan prinsip istitho'ah (kemampuan) berhaji jemaah.

Pengamat pertanian menilai masalah pangan belum terselesaikan lantaran Kementan hanya bisa mengatur dan mengendalikan produksi.

Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan bahwa perubahan sistem sidang dari daring ke luring atas usulan DPR.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan data-data yang disajikan Kementan menyangkut produksi hingga ketersediaan beras.

Politikus PDIP Bambang Pacul menilai agenda perkumpulan 8 fraksi DPR RI untuk menolak wacana sistem pemilu tertutup hanya sekadar aksi hore-hore belaka.

Delapan fraksi di DPR mengutus anggota Fraksi Golkar Supriansa menjadi kuasa hukum yang memberikan pandangan kepada MK soal uji materi sistem Pemilu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengatakan, pihaknya tidak mempunyai hak untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Irma Suryani menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) perlu dikaji dari berbagai sudut pandang.

Mahfud MD mengklaim penerbitan Perppu Ciptaker sudah selesai secara prosedur.

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.

Formappi menilai pengawasan DPR kian lembek terhadap pemerintah dan ini menjadi pertanda lemahnya demokrasi.

Menurut Dasco yang bisa menerbitkan Perppu bukan hanya Jokowi saja, tetapi juga presiden-presiden sebelumnya.

DPR menilai pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja tidak memperbaiki sisi proses maupun subtansi dalam UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta BRIN & BMKG lebih dulu mengintegrasikan data sebelum menyampaikan prediksi cuaca ekstrem ke masyarakat.