Indeks Dpr

Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan data-data yang disajikan Kementan menyangkut produksi hingga ketersediaan beras.

Politikus PDIP Bambang Pacul menilai agenda perkumpulan 8 fraksi DPR RI untuk menolak wacana sistem pemilu tertutup hanya sekadar aksi hore-hore belaka.

Delapan fraksi di DPR mengutus anggota Fraksi Golkar Supriansa menjadi kuasa hukum yang memberikan pandangan kepada MK soal uji materi sistem Pemilu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengatakan, pihaknya tidak mempunyai hak untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Irma Suryani menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) perlu dikaji dari berbagai sudut pandang.

Mahfud MD mengklaim penerbitan Perppu Ciptaker sudah selesai secara prosedur.

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.

Formappi menilai pengawasan DPR kian lembek terhadap pemerintah dan ini menjadi pertanda lemahnya demokrasi.

Menurut Dasco yang bisa menerbitkan Perppu bukan hanya Jokowi saja, tetapi juga presiden-presiden sebelumnya.

DPR menilai pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja tidak memperbaiki sisi proses maupun subtansi dalam UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta BRIN & BMKG lebih dulu mengintegrasikan data sebelum menyampaikan prediksi cuaca ekstrem ke masyarakat.

DPR meminta pemerintah untuk rencana pencabutan PPKM dilakukan dengan matang sehingga tidak ada kasus COVID-19 kembali di Indonesia. 

Konon orang Indonesia sering dianggap ramah, tapi KUHP yang baru membuat kita masuk ke level yang baru. Sekarang mengkritik pun harus konstruktif.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menilai, rencana subsidi kendaraan listrik tidak ada dalam APBN 2023.

DPR mendesak pemerintah untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite imbas turunnya harga minyak dunia. 

DPR memiliki kewajiban menyusun draf awal RUU perubahan KUHAP dan akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak.

Ada dua RUU yang harus dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2023, yaitu RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU KUHP.

Pemerintah dan DPR menyepakati mengenai larangan bagi calon anggota Dewan Gubernur BI, OJK dan LPS sebagai pengurus atau anggota partai politik

DPR menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi Undang Undang, Kamis (15/12/2022).

Anggota DPR mengecam rencana pemerintah yang akan merevisi UU IKN agar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).