Menuju konten utama

8 Fraksi Penolak Sistem Pemilu Tertutup Ogah Dianggap Tim Hore

Politikus PDIP Bambang Pacul menilai agenda perkumpulan 8 fraksi DPR RI untuk menolak wacana sistem pemilu tertutup hanya sekadar aksi hore-hore belaka.

8 Fraksi Penolak Sistem Pemilu Tertutup Ogah Dianggap Tim Hore
Warga dengan memakai kostum maskot Pemilu 2024 Sura dan Sulu berpose usai peluncurannya di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

tirto.id - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryantoro alias Bambang Pacul menilai agenda perkumpulan 8 fraksi DPR RI untuk menolak wacana sistem pemilu tertutup hanya sekadar aksi hore-hore belaka.

Menurutnya pembahasan tersebut saat ini sedang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak perlu ada intervensi dari para anggota DPR.

"Ini soal diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Tetapi yang harus diingat adalah pengambil keputusan adalah hakim. Kalau ini (perkumpulan 8 fraksi) hanya untuk hore-hore saja," kata Bambang Pacul di Gedung DPR RI pada Kamis (12/1/2023).

Bambang mengatakan dirinya maupun PDIP tak masalah bila ada penolakan terkait sistem proporsional tertutup pada penyelenggaraa pemilu. Namun, Bambang menghendaki agar partai politik bisa memahami bahwa sistem tersebut sedang digugat di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau partai lain hendak menolak itu adalah hak kawan-kawan. Bukan hak saya untuk melarang-larang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia tak terima atas ucapan Bambang Pacul tersebut. Anggota Fraksi Partai Golkar itu mengklaim pertemuan 8 fraksi bukan sekadar hore-hore, tapi untuk membela demokrasi dan harga diri bangsa yang diperjuangkan sejak era reformasi.

"Ini bukan pertemuan hore-hore ya. Ini kita bicara tentang kemajuan bangsa dalam demokrasi karena kita sudah sampai pada titik ini sekarang. Semuanya membutuhkan perjuangan yang cukup panjang," kata Doli.

Doli menegaskan upaya revisi UU Pemilu dan mengubah sistem Pemilu terbuka menjadi tertutup adalah perampasan hak rakyat. Menurutnya rakyat berhak mengetahui calon yang dipilih bukan sekedar simbol partai belaka.

"Kami mewakili aspek suara rakyat yang kamu dengar bukan sekedar main-main," terangnya.

Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menambahkan perkumpulan 8 fraksi DPR tersebut dengan visi dan misi yang sama merupakan pertama kali sejak era reformasi.

"Menurut saya sejak menjabat sebagai pengurus partai, baru kali ini kita bisa bertemu dan rapat bersama dengan satu visi dan misi. Apalagi di Hotel Dharmawangsa kemarin kita bisa berbicara dalam waktu yang lama mencurahkan isi kepala," terangnya.

Baca juga artikel terkait SISTEM PEMILU atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto