Indeks Dpr

DPR optimistis PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) bisa besar di industri panas bumi.

DPR tidak hanya membahas soal dugaan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu saja, tapi juga berkaitan transaksi yang menyasar ke parpol.

Habiburokhman mengaku kesal dan tak tahu kapan lagi rapat kerja dengan Menkopolhukam Mahfud MD bahas transaksi mencurigakan Rp300 triliun digelar.

DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo pada Senin (20/3/2023) ini.

DPR menuntut Kementerian Keuangan untuk membuka diri terhadap pengawasan eksternal sehingga bisa mengembalikan kredibilitas di masyarakat.

Dengan demikian, RUU Kesehatan resmi masuk tahapan proses pembahasan dan partisipasi publik.

RUU PPRT hingga kini belum dapat dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disetujui sebagai RUU inisiatif DPR.

DPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil sikap tegas kepada pegawai Kemenkeu yang menyalahi jabatan untuk memperkaya diri sendiri.

Soal rangkap jabatan Erick Thohir, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Erick Thohir untuk tidak menjadikan PSSI jadi kendaraan politik Pilpres 2024.

DPR didesak untuk membatalkan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Perppu Cipta Kerja akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

Airlangga meminta DPR memuluskan pengesahan Perpu Cipta Kerja. Saat ini Surpres Perpu tersebut sudah dikirimkan ke DPR.

DPR belum menerima usulan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

DPR meminta Mahkamah Agung (MA) melihat kembali seluruh fakta dalam kasus penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya.

Salah satu tuntutan perangkat desa adalah meminta Jokowi mengevaluasi kinerja Menteri Desa Abdul Halim Iskandar.

ICW menilai sistem proporsional tertutup berpotensi menghilangkan relasi dan tanggung jawab anggota legislatif kepada rakyat.

Komisi II DPR akan merevisi secara menyeluruh UU Desa, tak hanya soal perpanjangan masa jabatan kades saja.

DPR berharap usulan kenaikan biaya haji sesuai dengan prinsip istitho'ah (kemampuan) berhaji jemaah.

Pengamat pertanian menilai masalah pangan belum terselesaikan lantaran Kementan hanya bisa mengatur dan mengendalikan produksi.

Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan bahwa perubahan sistem sidang dari daring ke luring atas usulan DPR.