tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengimbau Kementerian Pertanian (Kementan) segera melakukan evaluasi lembaganya secara menyeluruh terkait belum terselesaikan permasalahan pangan di Indonesia. Komisi IV DPR mencatat ketahanan pangan di Indonesia kian memburuk pasca wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta penerapan kebijakan impor beras.
Terkait hal itu, Direktur Studi Pertanian UNPAD, Ronnie. S. Natawidjaja menilai, masalah pangan belum terselesaikan lantaran Kementan hanya bisa mengatur dan mengendalikan produksi. Padahal, kata Ronnie masalah pangan tidak hanya produksi melainkan iklim hingga logistik.
"Masalahnya, Kementan hanya bisa mengatur atau mengendalikan produksi. Padahal masalah pangan tidak hanya diproduksi, tapi juga masalah Iklim, pasar dan logistik/pergudangan," tutur Ronnie ketika dihubungi Tirto, Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Ronnie menuturkan Kementan perlu melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian dan lembaga terkait. Hal itu dilakukan agar permasalahan pangan di tanah air dapat teratasi.
"Harus ada koordinasi dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang terkait pangan, dan ada yang menjadi koordinator/komando," bebernya.
Lebih lanjut, dia juga kecewa lantaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) belum bisa berperan untuk mengatasi masalah pangan. Dia menilai saat ini persoalan lama justru terus terjadi, salah satunya terkait masalah impor.
"Tapi saya kecewa, sama sekali belum berperan secara optimal. Persoalan lama masih dominan. Masih ribut soal impor," ungkapnya.
Tidak hanya itu, dia juga menilai kondisi pasar pangan khususnya beras di tanah air belum menunjukan tanda-tanda lebih baik. Justru terlihat semakin ada kesenjangan antara pasar gabah dengan pasar beras tingkat konsumen.
"Kondisi pasar pangan khususnya beras di Indonesia bukannya makin baik malah makin terjadi kesenjangan. Antara pasar gabah tingkat petani dengan pasar beras tingkat konsumen," pungkasnya.
Untuk diketahui, Ketua Komisi IV DPR Sudin mempertanyakan komitmen segenap jajaran pejabat Kementan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan saat membuka rapat kerja komisi IV DPR RI Bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sekaligus rapat dengar pendapat dengan perum Bulog, PT RNI, ID FOOD, dan PT Pupuk Indonesia di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (16/1/2022).
“Ini kan (pangan) masalah klasik, bahkan keadaannya malah semakin memburuk. Salah satu indikator yang ditunjukan, yaitu munculnya impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan (impor) meningkat. Ini secara kasat mata, (Kementan) tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” tutur Sudin memimpin rapat tersebut.
Sudin kemudian menyoroti soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. Akibatnya, pemerintah pusat memutuskan mengambil jalan impor pangan guna memenuhi stok pangan nasional yang masih di bawah target. Sehingga, ia menekankan pembaharuan sekaligus penyelarasan data produksi dan stok beras nasional.
“(Harus) evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Ini terjadi karena lemahnya koordinasi yang dilakukan Sekjen dengan instansi terkait seperti Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Bappenas, Kementerian Perdagangan, DJA, MenPANRB, dan sebagainya. (Kami melihat) rendahnya komitmen (Kementan) yang tercermin dari informasi yang tidak konsisten,” jelas Sudin.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin
