tirto.id - Badan Anggaran DPR menyerahkan hasil pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di sidang Paripurna, Kamis (30/6/2022). Dari laporan dibacakan, DPR dan Pemerintah sepakat menargetkan defisit APBN 2023 di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pada 2023 pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin Mohamad Said dalam rapat paripurna yang ditayangkan di YouTube DPR RI, Kamis (30/6/2022).
Dia menuturkan postur makro fiskal 2023 yang akan digunakan dasar penurunan RAPBN 2023, yakni pendapatan negara 11,9-12,24 persen terhadap PDB. Angka itu terdiri dari perpajakan 9,3-10 persen terhadap PDB, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,88-2,22 persen terhadap PDB.
Lalu, belanja negara 13,8-15,1 persen terhadap PDB. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat 9,85-10,9 persen terhadap PDB. Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 3,95-4,2 persen terhadap PDB.
"Dengan demikian, pemerintah dan DPR targetkan defisit APBN maksimal 2,85 persen terhadap PDB tahun depan," katanya.
Lalu, pemerintah dan Banggar DPR juga menyepakai keseimbangan primer sebesar 0,46-0,61 persen terhadap PDB. Kemudian, rasio utang diperkirakan sampai dengan akhir tahun kesepakatan 40,58-42,35 persen terhadap PDB.
"KEM PPKF 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun demikian perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. Dan ketidakpastian ekonomi global dipicu antara lain geopolitik Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan," ucap Muhidin.
Dalam tingkat tingkat pengambilan keputusan, DPR dan pemerintah juga menyepakati pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3 hingga 5,9 persen. Sementara laju inflasi ditetapkan 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per dolar AS, dan tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen.
Selain itu harga minyak mentah Indonesia juga disepakati 90 hingga 110 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara, untuk target pembangunan 2023 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
