tirto.id - Jajaran direktur jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat kritik keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait permintaan anggaran untuk kebutuhan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang diajukan sebanyak Rp4,4 triliun. Setelah beberapa kali rapat kerja, DPR merasa program dan rencana anggaran yang diajukan Kementerian Pertanian tidak rinci.
“Komisi IV melihat penanganan penyakit PMK ini masih tidak optimal dan cenderung lambat dan perlu peningkatan fasilitas pencegahan kemudian perlu penguatan karantina di perbatasan. Mengingat penyebaran sebagai suspeck sebagian besar tertular melalui alur perdagangan. Apalagi dalam kurun waktu dua minggu lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Rp4,4 triliun jujur ya saya tidak terlalu setuju sebenarnya,” ujar Ketua Komisi IV DPR Sudin, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Senin (27/6/2022).
Sudin sempat mempertanyakan berapa jumlah vaksin yang sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kementan menjawab saat ini sudah memiliki 810.000 vaksin. Dari total 3 juta dosis vaksin yang dipesan oleh Indonesia, DPR mempertanyakan kapan sisanya akan datang.
"Jujur saja 2,2 juta menunggu hasil revisi anggaran kan? Ya, duitnya belum dikasih ke anda, barangnya udah ada di Jakarta. Jujur saja, barangnya udah ada 3 juta di Jakarta baru punya uang (untuk) 800.000, yang 2,2 juta belum dibayar. Karena Kementan menganggap, ah, PMK tidak serius nih yang mati tidak sampai 1 persen,” jelas dia.
Sudin mengatakan, jika Kementerian Pertanian tidak bisa menangani PMK secara efisien sebaiknya tugas penanganan wabah PMK diberikan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB).
“Ya lihat saja nanti, saya dapat info ya bahkan SK satgasnya saja sudah keluar ya kemungkinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan mengambil alih kalau tidak akan berjalan. Saya yakin lah tidak akan berjalan sesuai dengan harapan presiden. Ini tidak main-main loh masalah PMK,” jelas dia.
Sudin juga menyoroti masalah ketidaksiapan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementan untuk memproduksi vaksin PMK saat sedang dibutuhkan. Menurutnya, paling mentok dalam setahun Pusvetma cuma bisa produksi 1 juta dosis vaksin.
“Kemarin kita ke Jawa timur Pusvetma katanya bisa buat sekian juta vaksin. Saat saya tanyakan mereka bilang kami sudah stop vaksin PMK. Hanya buat vaksin rabies dari tahun 1990. [Rencananya] akan buat lagi satu tahun satu juta vaksin. Jadi kalau populasi 18 juta 3 kali vaksin total kita butuh 54 juta, jadi 54 tahun kalau di buat di Pusvetma,” tandas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Anggun P Situmorang
