tirto.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan geram banyaknya kritik dilayangkan oleh DPR terkait rencana tiket naik ke Candi Borobudur. Luhut meminta anggota DPR tidak melontarkan pendapat dipublik jika tidak tahu masalahnya.
"Kadang-kadang maaf teman-teman bapak ibu [DPR] juga yang langsung kritik saya, nembak tidak tahu masalahnya," kata Luhut kepada anggota DPR dalam rapat Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Padahal kata Luhut, anggota dewan bisa bertanya langsung kepadanya soal kenaikan tiket Candi Borobudur. Daripada menyerang dan mengkritik seolah ingin mencari popularitas.
"Mohon lain kali telepon saya aja pak, masalahnya apa sih. Jadi jangan cari, mohon maaf bapak ibu, cari popularitas dengan nyerang saya pak," ungkapnya.
Luhut menekankan wacana kenaikan harga tiket masuk Borobudur sudah berdasarkan kajian. Luhut menjamin kepada anggota DPR bahwa kebijakan yang diambil bukan dari kemauan sendiri.
"Saya hanya pelaksana pak. Saya tidak lakukan semau-maunya saya pak, tidak. Semua yang saya kerjakan basisnya studi pak basisnya data," katanya.
Luhut menjelaskan adanya pro dan kontra dari masyarakat soal rencana kenaikan tarif Candi Borobudur pun ditunda. Dalam rapat Luhut juga menjelaskan kondisi Borobudur saat ini yang kurang terawat.
"Saya laporkan, Borobudur tuh turun pak. Dan sudah mulai rusak. Tapi karena ribut-ribut semua ya udah deh tunda aja dulu deh, nanti kita pelajari," pungkas dia.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji meminta, kepada pemerintah agar memberikan batas wajar harga tiket untuk wisatawan lokal yang ingin naik ke bangunan Candi Borobudur. Saat ini, harga diusulkan sebesar Rp750.000 per orang, dan untuk wisatawan mancanegara 100 dolar AS atau setara Rp1,4 juta per kunjungan.
"Untuk tiket wisatawan lokal, harus terjangkau oleh seluas-luasnya masyarakat Indonesia,” kata Sarmuji dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Dia juga tidak mempermasalahkan jika kenaikan itu hanya berlaku untuk wisatawan mancanegara. Sebab itu adalah murni urusan bisnis yang kaitannya dengan nilai ekonomi dan harga kompetitif dengan destinasi wisata sejenis di dunia.
Sarmuji menekankan Candi Borobudur adalah kawasan wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karenanya, harga tiket Borobudur harus memperhatikan kemanfaatan umum dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuan dari pendirian BUMN.
“Kalau harga tiket buat warga lokal dinaikkan sedemikian tingginya, masyarakat akan berpikir kok tempat wisata yang dikelola negara malah lebih mahal dari tempat wisata swasta ya?” tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, tujuan BUMN selain mencari keuntungan juga harus memberi manfaat bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dia berharap rencana kenaikan tarif Candi Borobudur memperhatikan hal tersebut.
“Dalam hal ini, berarti BUMN harus bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan wisata sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia. Tidak boleh eksklusif untuk kalangan yang mampu membayar mahal saja,” tegasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
