tirto.id -
"Untuk tiket wisatawan lokal, harus terjangkau oleh seluas-luasnya masyarakat Indonesia,” kata Sarmuji dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Sarmuji tidak masalah tarif yang dikenaikan hanya berlaku untuk wisatawan mancanegara. Sebab itu adalah murni urusan bisnis yang kaitannya dengan nilai ekonomi dan harga kompetitif dengan destinasi wisata sejenis di dunia.
Dia menjelaskan Candi Borobudur adalah kawasan wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karenanya, harga tiket Borobudur harus memperhatikan kemanfaatan umum dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuan dari pendirian BUMN.
“Kalau harga tiket buat warga lokal dinaikkan sedemikian tingginya, masyarakat akan berpikir kok tempat wisata yang dikelola negara malah lebih mahal dari tempat wisata swasta ya?” tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, tujuan BUMN selain mencari keuntungan juga memberi manfaat bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dia berharap rencana kenaikan tarif Candi Borobudur memperhatikan hal tersebut.
“Dalam hal ini, berarti BUMN harus bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan wisata sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia. Tidak boleh eksklusif untuk kalangan yang mampu membayar mahal saja,” ungkapnya.
Dia memahami soal rencana pemerintah menjadikan Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional memerlukan pembatasan akses pengunjung ke bangunan candi, agar beban kunjungan terhadap bangunan candi berkurang. Namun, niat baik itu jangan sampai merugikan rakyat.
“Tapi kalau caranya hanya dengan menaikkan harga secara fantastis bagi wisatawan lokal, rencana tersebut menurut saya kurang bijaksana. Khususnya untuk kepentingan pelajar dan pembelajaran sejarah, harga tiket harus lebih murah lagi agar generasi sekarang bisa memetik pelajaran dari masa lalu," ungkapnya.
Dia menilai banyak cara lain untuk membatasi pengunjung. Misalnya dengan sistem reservasi online yang marak digunakan pada era transisi pandemi COVID-19 sebagai bentuk pembatasan kuota pengunjung. Sistem tersebut bisa dijadikan salah satu solusi tanpa harus menaikkan harga secara fantastis.
“Pembatasan kuota pengunjung dengan harga tinggi bukan cara yang tepat. Bisa juga dengan cara reservasi online maksimal 1.200 orang per hari misalnya, tanpa harus menaikkan harga tiket secara fantastis,” jelasnya.
Terakhir, Sarmuji mengingatkan pengelola kawasan wisata Candi Borobudur harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wisatawan tentang pelestarian cagar budaya milik bangsa. Ia berharap pengelola bersama instansi terkait melibatkan DPR RI sebagai representasi rakyat mengenai rencana kenaikan tiket masuk Candi Borobudur.
“Jadi jangan sosialisasi dan edukasi tentang wajah baru Candi Borobudur kalah dengan hebohnya berita tentang kenaikan harga,” tutup Sarmuji.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin