tirto.id - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, wacana itu melanggar amanat reformasi dan konstitusi.
Paloh menginstruksikan seluruh anggota DPR dari fraksi Partai NasDem untuk mendorong agar perhelatan pesta demokrasi tak ditunda.
"Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).
Menurut dia, tak ada kepentingan mendesak dan darurat untuk menunda pemilu. Indonesia tidak sedang dalam situasi perang dan bencana alam luar biasa sehingga bisa memperpanjang masa jabatan kepresidenanan.
Kondisi Indonesia kondusif ditandai tren perekonomian yang positif serta COVID-19 tertangani dengan baik. Oleh sebab itu, menurut dia, Pemilu 2024 bisa dilaksanakan sesuai jadwal.
DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu menyepakati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak 27 November 2024.
"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu [dua periode], maka NasDem akan berada paling depan [mematuhi aturan]," tegas Paloh.
Sejumlah politisi dari lingkaran Jokowi mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024. Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar misalnya mengusulkan pemilu ditunda satu-dua tahun demi kepentingan ekonomi.
Begitu juga dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang setuju dengan penundaan pemilu. Alasan Zulhas, pandemi perlu diselesaikan secara serius dan pemulihan ekonomi.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Fahreza Rizky
