Indeks Penundaan Pemilu 2024

Mahkamah Agung (MA) memutasikan tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ke pengadilan dengan kelas lebih rendah.

Mahfud MD meminta tak ada lagi isu penundaan dan perpanjangan tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

KY telah mengirim putusan sanksi hakim PN Jakpus kepada MA dan pelapor.

Ketua PN Jakpus Liliek Prisbawono Adi dan majelis hakim yang memutus perkara penundaan pemilu mangkir dari panggilan Komisi Yudisial (KY). 

Partai Prima memilih menunggu proses verifikasi faktual perbaikan yang saat ini sedang dilakukan KPU.

KPU akan tetap melaksanakan putusan Bawaslu terkait Partai Prima meski proses banding di PT Jakarta diterima.

Mahfud MD sebut meskipun Partai Prima masih bisa kasasi, tapi pemilu tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan gugatan banding yang diajukan oleh KPU RI terhadap Partai Prima terkait putusan penundaan Pemilu 2024.

Partai Berkarya menggugat KPU ke PN Jakarta Pusat agar diloloskan sebagai peserta Pemilu 2024.

Saidiman sebut pernyataan Anies tidak spesifik menyasar pada menteri tertentu. Akan tetapi, ada dua pesan yang bisa ditangkap.

Bawaslu menilai anggaran pengawasan Pemilu yang baru dicairkan 60 persen bisa memperkuat isu penundaan pemilu yang beredar di masyarakat.

Jika KPU memberikan hak politik untuk mereka agar ikut dalam Pemilu 2024, maka gugatan akan dicabut, menurut Partai Prima.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mencecar Komisioner KPU karena kalah dalam gugatan Partai Prima di PN Jakarta Pusat.

AHY menegaskan, sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober 2024.

Alissa sebut menunda pemilu melanggar UUD 1945 dan hak konstitusional warga negara yang harusnya dipergunakan lima tahun sekali.

Jika KPU dan Partai Prima damai, Perludem minta proses verifikasi tetap diberlakukan sesuai aturan yang berlaku.

Miko menegaskan KY tidak masuk untuk menilai benar atau salahnya suatu putusan karena itu domain upaya hukum.