tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022.
"Tahun ini adalah tahun politik. Alhamdulillah pemerintah berhasil memastikan sekurang-kurangnya sampai saat ini, sekurang-kurangnya sampai tahapan ini dan insyaallah sampai tahapan akhir ke depan bahwa Pemilu 2024 itu jadi dilaksanakan sesuai kalender konstitusi," ujar Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, Selasa (8/8/2023) dilansir dari Antara.
Adapun pelaksanaan pilpres akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sedangkan pilkada jatuh pada 27 November 2024.
Mahfud meminta tak ada lagi isu penundaan dan perpanjangan periode Pemilu 2024. Pasalnya, dampak yang akan ditanggung oleh konstitusi sangat berat apabila pemilu tak berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
"Bisa menimbulkan kekisruhan di bidang politik kita, kalau kita tidak bisa memastikan bahwa pemilu akan diselenggarakan dengan sungguh-sungguh dengan yang dijadwalkan," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga meminta peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dapat dioptimalkan dalam mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024.
Menurut dia, Gakkumdu dan instrumen hukum yang lain diperlukan dalam pelaksanaan pemilu untuk mengawal demokrasi dan nomokrasi. Ia menjelaskan demokrasi adalah proses mencari kemenangan, sedangkan nomokrasi adalah proses mencari benar.
"Demokrasi itu menang-menangan, nomokrasi penegakan kebenaran atas yang menang," jelasnya.
