tirto.id - Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali melemparkan kritik kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Kali ini, pria yang juga bakal calon presiden 2024 dari Koalisi Perubahan itu menuding ada menteri yang mendorong perubahan konstitusi lewat pertemuan di ruang tertutup.
“Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi,” kata Anies pada acara dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, Kamis malam (16/3/2023).
Anies menyinggung ada menteri yang terang-terangan menyatakan mengubah konstitusi. Namun, Anies tak menyebutkan identitas menteri yang dimaksud.
“Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci, nih, menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung,” ucap Anies.
Eks Mendikbud itu pun meminta semua pihak melawan orang-orang yang membuat demokrasi menjadi menurun. Anies menilai, kelompok itu perlu dilawan seperti saat demonstrasi reformasi 1998.
“Kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus dilawan,” kata Anies.
“Kenapa? Ini bukan melawan orang, tetapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan 98. Jadi, kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak,” kata Anies.
Anies optimistis dengan melawan orang yang seperti itu, maka demokrasi Indonesia akan semakin jauh lebih baik ke depannya.
“Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insyaallah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik,” kata Anies.
Di sisi lain, Anies meminta pihak yang berwenang bersikap netral agar kesetaraan dan kesempatan semua pihak bisa diwujudkan.
“Yang kita butuhkan hanyalah fair play, yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan, yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insyaallah apa yang kita ikhtiarkan bisa kita laksanakan," tutup Anies.
Terkait tudingan ini, redaksi Tirto telah meminta tanggapan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai perwakilan pemerintah. Namun, baik Jaleswari Pramowardhani atau Irfan Pulungan belum merespons. Sementara Deputi IV KSP, Juri Ardiantoro enggan menanggapi isu tersebut karena bukan kompetensinya.
Pesan Politik Anies Baswedan
Peneliti politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menilai, pernyataan Anies memang tidak spesifik menyasar pada menteri yang dimaksud. Akan tetapi, setidaknya ada dua pesan yang ditangkap.
Pertama, kata Saidiman, Anies memberi pesan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai amanat konstitusi. “Kedua, pernyataan itu juga memberi indikasi bahwa Anies semakin intens membangun narasi ‘perlawanan’ pada pemerintahan berjalan. Ini melengkapi narasi ‘perubahan’ yang dibangun oleh koalisi partai pendukungnya,” kata Saidiman kepada reporter Tirto, Jumat (17/3/2023).
Saidiman mengatakan, Anies sejak awal menempatkan posisi untuk menampung aspirasi pengkritik pemerintah. Slogan perubahan yang dibawa dalam koalisi pengusung Anies juga secara sadar dipakai untuk menunjukkan posisi politiknya. Oleh karena itu, wajar bisa mereka menyerang.
“Slogan ‘perubahan’ secara sadar dipakai untuk menunjukkan posisi politik itu. Dengan posisi itu, tentu wajar kalau dia menyerang aspek-aspek tertentu dalam pemerintahan yang dinilai lemah," kata Saidiman.
Saidiman menilai, Anies menggunakan isu komitmen kebebasan dan demokrasi sebagai senjata, yang saat ini salah satu yang disorot publik. Saidiman menilai, narasi penundaan pemilu, perpanjangan periode digunakan Anies, meski isu tersebut dari lingkungan terdekat presiden, tapi tidak disetujui Jokowi.
Saidiman mengakui isu-isu seperti gagasan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden hingga sistem pemilu proporsional tertutup kurang populer di masyarakat dan ditolak publik. Akan tetapi, gagasan tersebut bisa digunakan demi mencari simpati publik, meski isu itu mentah akibat sikap pemerintah.
“Isu ini bisa dipakai oleh kelompok oposisi seperti Anies untuk mendapatkan simpati publik, tapi saya melihat Jokowi sudah mengantisipasi ini dengan justru memberi penolakan terlebih dahulu pada ide tersebut. Karena itu, mungkin dampak elektoral posisi Anies itu tidak akan begitu kuat, karena lawannya juga berdiri pada posisi yang sama," kata Saidiman.
Lantas apakah isu ini bisa dipakai Anies untuk meningkatkan elektabilitas? Saidiman menilai, isu penundaan pemilu tidak akan memberikan dampak elektoral karena masih sejalan dengan Presiden Jokowi.
“Namun secara umum Anies dan partai-partai pendukung Anies perlu membangun diferensiasi dengan kekuatan politik pemerintah. Tanpa diferensiasi, publik mungkin tidak akan punya alasan untuk menjatuhkan pilihan pada mereka," kata Saidiman.
Memainkan Narasi Penundaan Pemilu
Pemerhati politik dari Universitas Airlangga, Hari Fitrianto menilai, pernyataan Anies memiliki pesan politik tertentu. Ia beranggapan wajar jika Anies meminta publik waspada dengan narasi penundaan pemilu atau narasi serupa yang membuat Pemilu 2024 tidak berjalan karena dia akan merugi secara politik.
“Saya kira kalau pemilihan presiden itu tidak tepat waktu atau di tahun 2024 yang mendapatkan kerugian, itu Anies Baswedan karena hari ini surveinya juga cukup baik, memiliki tingkat progresif," kata Hari kepada Tirto, Jumat (17/3/2023).
Hari beralasan, Anies tengah membangun momentum untuk menyikapi kesiapan menjadi bakal calon presiden dan menjadi peserta Pemilu 2024. Sebelumnya, Anies sempat diprediksi bahwa dia akan kehilangan 'panggung' untuk menjaga eksistensi demi maju Pemilu 2024. Akan tetapi, dalam kacamata Hari, Anies telah mampu menjaga momentum lewat safari politik ke daerah-daerah.
Hari melihat bahwa pesan Anies juga tidak sepenuhnya benar karena konstitusi bisa diubah. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa waktu terakhir di mana konstitusi Indonesia diubah beberapa kali lewat proses politik pemerintah, DPR, dan MPR.
Akan tetapi, Hari menegaskan, bahwa narasi penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan dan narasi semacamnya tidak bisa dibenarkan dengan dalih persepsi publik atau angka kepuasan presiden tinggi. Ia beralasan, jabatan presiden adalah mandat dari rakyat dan diatur sesuai undang-undang.
Lalu, apakah narasi Anies akan berdampak buruk pada Jokowi maupun kandidat capres yang didukung pemerintah? Ia menilai, aksi Anies justru sebagai simbol untuk menguatkan kehadiran oposisi. Selama ini, posisi oposisi tidak optimal diperankan dengan baik oleh Partai Demokrat dan PKS di parlemen.
“Nah, orang-orang yang katakanlah tidak sepakat atau sepaham atau sejalan dengan pemerintah hari ini menemukan wajah atau representasi mereka ada di Anies. Mereka menaruh harapan ada di Anies bahwa Anies adalah antitesa pemerintahan saat ini," kata Hari.
Hari menilai, Anies bisa meraup suara dari kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah untuk kepentingan Pemilu 2024. Ia melihat masih ada ruang bagi seseorang untuk meraup suara sisa pertarungan Pilkada DKI Jakarta, hingga Pilpres 2019, apalagi Prabowo telah masuk ke pemerintahan.
“Itu adalah ceruk kosong terutama untuk calon presiden," kata Hari.
Respons Kubu Anies Baswedan
Juru Bicara Anies Baswedan, Hendri Satrio meminta publik tidak fokus pada menteri dalam pesan yang disampaikan Anies. Ia meminta fokus pada permasalahan serius bahwa demokrasi sedang tidak dijaga oleh orang-orang di pemerintahan dan perlu diatensi jelang Pemilu 2024.
“Yang perlu disoroti itu ya komentar Mas Anies bagaimana tentang demokrasi harus dijaga, karena itu yang seperti dia katakan orang-orang yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi semakin berani bicara di luar," kata Hendri kepada reporter Tirto, Jumat (17/3/2023).
Hendri menambahkan, “Ini bukan menkonya kalau menurut guwa sih. Seharusnya concernnya Anies itu juga menjadi concern kita semua jelang Pemilu 2024.”
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
