tirto.id - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mempertanyakan urgensi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan Pemilu 2024. Ia klaim seluruh rakyat yang ditemuinya di pelosok negeri, menolak penundaan pemilu.
Hal itu diungkap anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membacakan pidato di Lapangan Tennis, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2024).
Pria yang akrab disapa AHY itu lantas mempertanyakan sosok yang memimipin Indonesia pasca Oktober 2024 jika pemilu ditunda. Menurut AHY, sesuai perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober 2024.
“Apa iya, ada Plt presiden? Apa iya, akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI, serta ribuan Plt anggota DPRD?" kata Agus, Selasa (14/3/2023).
AHY berkelakar kalau di Indonesia ada Plt presiden, dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa, dan bekerja selama dua hingga tiga tahun, maka betapa kacaunya situasi nasional.
“Saya khawatir, dunia akan melihat Indonesia sebagai ‘Banana Republic,’ karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandate rakyat, tanpa pemilu," ucap Agus.
AHY menyatakan bila hal itu terjadi, artinya tidak memiliki legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi tidak sah, dan tidak halal.
Demokrat Tolak Penundaan Pemilu
AHY menegaskan, Partai Demokrat menolak penundaan tahapan Pemilu 2024. Parpol berlambang mercy itu memandang pemilu merupakan milik rakyat.
“Kami Partai Demokrat menolak penundaan Pemilu 2024," kata AHY disambut riuh ribuan kader.
Ia menilai putusan PN Jakpus itu mengusik akal sehat dan rasa keadilan. AHY mempertanyakan putusan itu apakah hanya sebuah kebetulan atau memang penundaan pemilu itu hadir setelah isu tiga periode dan masa perpanjangan jabatan presiden yang sempat menguak ke permukaan.
"Jika pemilu 2024 dipkasakan ditunda, lalu siapa yang akan memimpin kita nanti," ucap AHY.
AHY mengatakan pemilu itu milik rakyat. Oleh karena itu, ia meminta memberikan hak kepada rrakyat untuk memilih dan hak untuk dipilih.
“Jangan diganggu," kata AHY menyebut dua kali kalimat itu.
AHY juga meminta memberikan ruang sesuai keadilan dalam politik bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih.
“Kita berharap Pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil dan demokratis. Itulah harapan rakyat, harapan Demokrat, harapan kita semua," kata AHY.
Ia mendorong agar pemilu dilaksanakan dengan fair play atau permainan yang adil dan sportif sesuai dengan undang-undang dan aturan berlaku.
AHY mengatakan, elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara. "Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral baik TNI Polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta badan-badan usaha milik negara," tutur AHY.
Ia juga menaruh harap kepada segenap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu bisa menjalankan tugasnya dengan baik secara independen.
“Jika kondisi itu terjadi insyaallah pemilu kita akan damai karena ada fair play, karena tidak ada kecurangan, sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi permainan yang adil dan sportif," kata AHY.
Intinya, kata dia, hadirnya keadilan politik. "Ingat, no justice no peace," ucap AHY.
AHY juga berpesan kepada seluruh kader agar berikhtiar sungguh-sungguh agar menang dalam kontestasi pemilu mendatang.
“Kita tentu ingin mengubah nasib dan masa depan kita," kata AHY.
AHY mengatakan untuk mengubah nasib, Partai Demokrat tentunya harus menang dalam pemilihan legislatif dan Pilres 2024 mendatang.
"Kita ingin kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen. Artinya kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses dalam pemilihan anggota legislatif," tutup AHY.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
