tirto.id - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negera Faldo Maldini mengklaim pemerintah tidak tahu-menahu soal wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut Faldo, wacana tersebut merupakan aspirasi partai politik.
"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai [pemerintah] diseret-seret," kata Faldo dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (1/3/2022).
Faldo memastikan pemerintah tak terlibat dalam mobilisasi petinggi partai politik untuk mendeklarasikan dukungan terhadap wacana tersebut.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," kata dia.
Faldo mengatakan saat ini pemerintah fokus dalam pemulihan dari dampak pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Menurut dia, dampak pegebluk ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," tutur Faldo.
Dia menambahkan, Presiden Jokowi tengah mengawal pemindahan Ibu Kota Negera dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
"Nusantara sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan," ujarnya.
Dalam keterangan terpisah, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan pemerintah menghormati gagasan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024. Akan tetapi, kata dia, Jokowi memastikan tetap menjabat sebagai presiden dua periode sesuai peraturan perundang-undangan.
"Siapapun silakan saja berpendapat. Namun presiden masih tetap sama sikapnya dalam memandang jabatan 3 periode maupun penundaan pemilu, presiden selalu mengacu kepada konstitusi dan undang-undang yang berlaku," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/2/2022).
Tiga partai politik di Senayan menyatakan sikap mendukung wacana penundaan Pemilu 2024 selama satu hingga dua tahun. Mereka yakni PKB, PAN dan Golkar.
Wacana itu kemudian ditolak empat parpol yakni Demokrat, PDIP, PKS, dan Nasdem. Sedangkan dua parpol lainnya, Gerindra dan PPP, belum menyatakan sikapnya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan
