Indeks Dewas Kpk

Pelapor menilai adanya ketidakjujuran dari pihak KPK dalam menyampaikan alasan menjadikan Yaqut sebagai tahanan rumah.

Dewas KPK telah terima aduan dari berbagai elemen masyarakat, yang mempertanyakan landasan hukum dan etik terkait pengalihan Yaqut jadi tahanan rumah.

Fani mendapatkan hukuman berupa permintaan maaf terbuka secara tertulis dan dibacakan di hadapan Pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

Boyamin dimintai keterangan soal dugaan pelanggaran etik oleh penyidik KPK dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumut.

Gusrizal mengatakan, pengumuman ini akan dilakukan usai mereka melakukan klarifikasi kepada pihak pelapor, yakni Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Padahal berdasar peraturan yang berlaku, pelaporan SP3 ke Dewas KPK paling lamabat 14 hari sejak diterbitkan.

Menanggapi laporan MAKI, KPK menyatakan proses etik soal tak dipanggilnya Bobby Nasution sepenuhnya menjadi kewenangan Dewas KPK.

Rossa akan diperiksa Dewas atas dugaan penghambatan proses hukum terhadap Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Pemanggilan terhadap Rossa Purbo Bekti akan disesuaikan dengan hasil klarifikasi yang dilakukan Dewas KPK atas laporan tersebut.

Dewas menilai pertemuan pimpinan KPK dengan saksi di suatu perkara bisa saja dilakukan, tetapi sebaiknya dihindari.

Dewas KPK telah menerima 135 aduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Dewas KPK akan memperberat sanksi potong gaji bagi pimpinan KPK yang melanggar kode etik.

Dewas KPK akan memeriksa penyidik Rossa Purbo Bekti atas laporan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Stafnya, Kusnadi.

Johannes Tobing, Kuasa Hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Staf Hasto, Kusnadi, memenuhi panggilan Dewas KPK.

Dewas akan fokus pada dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan penanganan perkara meski Hasto sudah ditahan penyidik KPK.

Selain 5 Anggota Pimpinan KPK terpilih, 5 Anggota Dewas KPK 2024-2029 ikut mengucap sumpah di depan Prabowo, Senin (16/12/2024).

Capim KPK, Fitroh Rohcayanto, mengonfirmasi jadwal pelantikan Capim dan Dewas KPK tersebut.

Para pegawai dan pimpinan KPK tersebut menjalani sidang kode etik dan dijatuhi sanksi ringan, sedang, dan berat.

Penurunan integritas para pimpinan KPK merupakan kekurangan dari kinerja Dewas KPK selama lima tahun menjabat.

DPR mengesahkan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.