Indeks Dewas Kpk

Selain 5 Anggota Pimpinan KPK terpilih, 5 Anggota Dewas KPK 2024-2029 ikut mengucap sumpah di depan Prabowo, Senin (16/12/2024).

Capim KPK, Fitroh Rohcayanto, mengonfirmasi jadwal pelantikan Capim dan Dewas KPK tersebut.

Para pegawai dan pimpinan KPK tersebut menjalani sidang kode etik dan dijatuhi sanksi ringan, sedang, dan berat.

Penurunan integritas para pimpinan KPK merupakan kekurangan dari kinerja Dewas KPK selama lima tahun menjabat.

DPR mengesahkan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Menurut koordinator MAKI, Pimpinan dan Dewas KPK saat ini tidak sah secara hukum karena diajukan oleh Presiden Jokowi sebelum ia purnatugas dari jabatannya.

Heru Kreshna Reza mengaku tak setuju KPK memajang tersangka saat pengumuman penetapan tersangka kasus rasuah.

Hamdi Hassyarbaini mengatakan, kasus pelanggaran etik yang menyeret mantan Ketua KPK, Firli Bahuri tak bisa dimaafkan.

Habiburokhman berdalih, doorstop berbicara soal perkara dapat berdampak luar biasa pada penanganan perkara.

Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.

Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.

Menurut Mirwazi, penyidik KPK kerap melakukan pelanggaran karena menggeledah rumah orang dengan sesuka hati.

Ida Budhiati ingin memperkuat dewas agar memulihkan kembali kepercayaan publik ke lembaga tersebut.

Menurut Ida, Dewas KPK sejatinya masih tetap bisa memeriksa pimpinan yang mengundurkan diri buntut dugaan pelanggaran etik.

Komisi III DPR RI akan memilih dan menetapkan 5 orang untuk mengisi jabatan anggota dan Ketua KPK dari 10 nama yang melaksanakan uji kelayakan & kepatutan.

Nasir mengatakan, jadwal fit and proper test Capim dan Cadewas KPK bisa berubah jika Komisi III DPR RI belum menerima surat presiden.

Adies Kadir sebut DPR menargetkan uji kelayakan Capim dan Dewas KPK rampung sebelum reses 6 Desember.

Ketua IM57+, Praswad Nugraha, mengatakan hal tersebut untuk menghindari Presiden Jokowi memilih pimpinan KPK dua kali dan potensi pengamanan kasus.

Jika DPR meloloskan figur yang punya catatan etik dan integritas miring sebagai pimpinan KPK, ini menjadi cerminan fungsi parlemen yang buruk.

Istana merespons somasi yang dilayangkan oleh Ketua MAKI, Boyamin Saiman, yang melarang penyerahan tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi.