Indeks Dewas Kpk

Sebanyak 146 orang lulus seleksi administrasi calon Dewas KPK. Ada nama Harjono, Binsar Gulton hingga Benny Jozua Mamoto.

Ia mengaku sedang membuat surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI, surat itu juga akan dikirimkan ke PDIP.

Jumlah pendaftar yang lulus seleksi administrasi capim KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 lebih tinggi daripada periode 2019-2024.

Meski sampai saat ini seleksi calon Pimpinan dan Dewas Pengawas KPK masih sepi, Nurul Ghufron yakin kepercayaan masyarakat masih tinggi kepada KPK.   

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, mengatakan, sudah ada 94 orang yang mendaftar akun tetapi belum mengunggah dokumen.

Alexander Marwata menyayangkan Dewas yang bisa memanggil pegawai KPK tanpa harus meminta izin ke pimpinan.

Ronny mengeklaim kliennya akan mengajukan praperadilan karena terdapat kesalahan penulisan tanggal dalam berita acara penyitaan.

Setelah menerima masukan dari koalisi masyarakat sipil, Pansel KPK mengaku akan segera menyusun profil asesmen untuk karakteristik Pimpinan dan Dewas KPK.

DPR kecewa Dewas KPK lembek. Mereka lupa bila KPK tak bertaji akibat revisi UU KPK yang DPR dan pemerintah lakukan.

Benny K Harman menyebut Dewas KPK seperti macan ompong. Kehadirannya justru memperlemah KPK.

Kekecewaan tersebut pun membuat para anggota dewas tertunduk. Mereka pun langsung sibuk mencatat apa yang disampaikan Trimedya.

Pada 2023 terdapat pengaduan terbanyak dugaan pelanggaran etik yang dilakukan insan KPK yakni 65.

Ateh memastikan akan mendengar aspirasi media, akademisi, masyarakat sipil hingga pegiat antikorupsi.

Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke polisi. Apa alasannya? Simak penjelasan berikut.

Peneliti ICW dan PSHK menilai Dewas KPK tak perlu ragu menjatuhkan sanksi berat pada Nurul Ghufron jika terbukti langgar etik.

Tumpak mengatakan sampai saat ini laporan tersebut seharusnya belum kedaluwarsa dan masih berlaku.

Ketua Dewas KPK menyatakan siap hadir jika Bareskrim Polri memanggil dirinya terkait laporan Nurul Ghufron.

Tumpak sebut penundaan putusan etik Nurul Ghufron oleh Dewas KPK sesuai dengan perintah PTUN.

Jokowi diminta membentuk Pansel KPK yang bisa mencari Dewas berintegritas menjaga etika pimpinan KPK.

Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri karena mereka tetap melanjutkan proses pemeriksaan etik.