Indeks Dewas Kpk

DPR mengesahkan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Menurut koordinator MAKI, Pimpinan dan Dewas KPK saat ini tidak sah secara hukum karena diajukan oleh Presiden Jokowi sebelum ia purnatugas dari jabatannya.

Heru Kreshna Reza mengaku tak setuju KPK memajang tersangka saat pengumuman penetapan tersangka kasus rasuah.

Hamdi Hassyarbaini mengatakan, kasus pelanggaran etik yang menyeret mantan Ketua KPK, Firli Bahuri tak bisa dimaafkan.

Habiburokhman berdalih, doorstop berbicara soal perkara dapat berdampak luar biasa pada penanganan perkara.

Benny Mamoto menilai perlunya memperbaiki komunikasi antara Dewas KPK dengan pimpinan.

Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.

Menurut Mirwazi, penyidik KPK kerap melakukan pelanggaran karena menggeledah rumah orang dengan sesuka hati.

Ida Budhiati ingin memperkuat dewas agar memulihkan kembali kepercayaan publik ke lembaga tersebut.

Menurut Ida, Dewas KPK sejatinya masih tetap bisa memeriksa pimpinan yang mengundurkan diri buntut dugaan pelanggaran etik.

Komisi III DPR RI akan memilih dan menetapkan 5 orang untuk mengisi jabatan anggota dan Ketua KPK dari 10 nama yang melaksanakan uji kelayakan & kepatutan.

Nasir mengatakan, jadwal fit and proper test Capim dan Cadewas KPK bisa berubah jika Komisi III DPR RI belum menerima surat presiden.

Adies Kadir sebut DPR menargetkan uji kelayakan Capim dan Dewas KPK rampung sebelum reses 6 Desember.

Ketua IM57+, Praswad Nugraha, mengatakan hal tersebut untuk menghindari Presiden Jokowi memilih pimpinan KPK dua kali dan potensi pengamanan kasus.

Jika DPR meloloskan figur yang punya catatan etik dan integritas miring sebagai pimpinan KPK, ini menjadi cerminan fungsi parlemen yang buruk.

Istana merespons somasi yang dilayangkan oleh Ketua MAKI, Boyamin Saiman, yang melarang penyerahan tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Albertina Ho menyebut bahwa Dewas KPK tengah mendalami laporan dari FMPH yang diajukan pada Jumat (26/9/2024).

Capim KPK akan melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI periode 2024-2029. Sementara Cadewas KPK hanya konsultasi presiden kepada DPR. 

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, menuturkan, aspirasi publik menjadi salah satu komponen penting dan pertimbangan penentuan Capim dan Cadewas KPK.

Jokowi menerima 10 nama capim KPK dan 10 calon Dewas KPK yang telah melalui tes wawancara dan kesehatan.