Indeks Denny Indrayana

Kehadiran Denny untuk menegaskan objek gugatan yang diajukan kliennya, Mercy Sihombing, sudah tidak relevan untuk dilanjutkan.

Kubu Gibran menolak pencabutan gugatan oleh Denny Indrayana demi membuktikan transparansi ijazah di PTUN.

Menepis tameng politik 'tiji tibeh', Denny Indrayana sebut dosa konstitusi ditanggung sendiri, Prabowo tetap aman di kursinya.

Wapres Gibran hormati pencabutan gugatan ijazah oleh Denny Indrayana di PTUN. Gugatan itu mempersoalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

PKS serius menindaklanjuti putusan MK terkait syarat pendidikan Wapres Gibran. Sikap ini ditegaskan usai menerima audiensi pakar hukum Denny Indrayana.

Denny Indrayana akui menjalin komunikasi dengan elite PDIP soal putusan MK Gibran. Langkah ini untuk dorong tindak lanjut di jalur politik dan parlemen.

Kuasa hukum Gibran menyatakan keberatan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat. 

Transkrip nilai akademik dibutuhkan untuk melihat apakah Gibran lulus atau mengalami kegagalan.

Denny Indrayana dan sejumlah pihak mengadukan komisioner KPU ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Video tersebut merupakan dokumentasi peristiwa pada Juni 2023 yang konteksnya berbeda dari perkara yang diputus MK pada Oktober 2026.

Denny Indrayana berkata posisi Presiden Prabowo sebagai kepala negara sangat menentukan langkah politik koalisi di parlemen.

Pakar Tata Hukum Negara Denny Indrayana menyoroti kemunduran tajam demokrasi rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama lima tahun terakhir.

"Permohonan provisi tidak berasalan menurut hukum, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo.

Denny Indrayana mengajukan uji formil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.

Denny Indrayana mengajukan uji formil terhadap putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu.

Jika Anwar Usman tak ikut menangani perkara nomor 90 soal batas usia minimal capres-cawapres, hasil RPH hakim MK akan berimbang.

Dalam petitumnya, Denny Indrayana meminta putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu dibatalkan.

MK, kata Denny Indrayana akan menguji ulang secara formil terkait batas usia capres-cawapres.

MKMK akan membacakan putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim MK pada hari ini, Selasa (7/11/2023).

Jimly Asshidiqie menilai permohonan uji formil putusan usia capres-cawapres oleh Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar sudah terlambat.