Indeks Decode

Scam dan phishing di Indonesia makin masif dan terorganisasi. Modus “Scam as a Services” membuat kejahatan digital kian mudah dilakukan.

Investigasi Tirto menelusuri jaringan phishing bank dan praktik scam terorganisir di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Reformasi keselamatan kereta bergantung pada political will pemerintah; anggaran infrastruktur keselamatan harus diprioritaskan, bukan dipangkas.

Tragedi Bekasi Timur memicu desakan reformasi keselamatan kereta, dari penertiban perlintasan liar hingga penerapan sistem otomatis.

KRL ditabrak KA di Bekasi Timur, 16 tewas dan puluhan luka. Tragedi ini menyoroti lemahnya keselamatan, terutama di perlintasan sebidang dan sistem operasi.

Peneliti FITRA menilai negara harus hadir biayai daycare. Kini layanan terfragmentasi, mahal, dan timpang, berisiko bagi generasi emas 2045.

Kasus kekerasan daycare picu keresahan orang tua. Biaya mahal, akses terbatas, regulasi lemah. Negara didorong hadir sediakan daycare layak dan terjangkau.

Kasus kekerasan di Daycare Little Aresha Yogyakarta membuka tabir lemahnya tata kelola, akses, dan perlindungan anak di layanan daycare Indonesia.

RUU disinformasi dikenal luas, tapi dukungan belum solid. Publik akui ancaman propaganda asing, namun khawatir dampaknya pada kebebasan sipil.

Pakar menilai RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing belum mendesak.Pemerintah disarankan fokus pada strategi nasional.

RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing diperdebatkan karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan ruang kritik publik.

Meningkatnya pekerjaan sampingan menunjukkan pekerjaan utama makin sulit menopang hidup layak dan mobilitas ekonomi sedang macet.

Jam kerja ekstrem pelaku side hustle—yang mayoritasnya merupakan staf dengan beban kerja tinggi—dapat memicu stres fisiologis yang mematikan.

Fenomena side hustle meledak di Indonesia. Dari jurnalis senior hingga ASN kini mencari kerja sampingan demi biaya sekolah dan modal nikah.

Sindikasi menegaskan RUU Pekerja Gig harus menghapus status “mitra” dan mengakui pekerja gig sebagai pekerja.

Hukum ketenagakerjaan Indonesia masih bertumpu pada kerja formal, sehingga belum menjangkau pola kerja non-standar yang dijalani pekerja kreatif.

Pekerja gig di Indonesia kian tumbuh dengan fleksibilitas tinggi, namun minim kepastian pendapatan, perlindungan hukum, dan jaminan sosial.

Mengapa backlog perumahan capai 15 juta unit tapi banyak rumah kosong? Simak analisis mendalam Ar. Joko Adianto soal akar masalah dan solusinya di sini.

Atasi backlog 15 juta unit, pakar usul pemanfaatan aset negara & hunian vertikal berbasis koperasi jadi solusi konkret perumahan rakyat yang tepat sasaran.

Indonesia hadapi ironi perumahan: angka backlog tembus 15 juta unit, namun jutaan rumah mewah dan subsidi justru kosong tak berpenghuni.