Indeks Current Issue

Dalam beberapa kasus, pengembalian dana (refund) tiket kegiatan konser batal bisa berjalan mulus, tapi pada kasus tertentu bisa sebaliknya.

Tidak lolosnya PBB dan PKPI menjadi peserta pemilu bukan merupakan hal baru, keduanya tercatat pernah gagal menjadi peserta pemilu hasil verifikasi KPU pada 2013.

Polisi dan KPAI menilai tidak ada unsur eksploitasi yang dilakukan Zafrul kepada anaknya.

Foto penangkapan Dhawiya bersama tiga kakaknya menyebar bersamaan dengan laporan penangkapan oleh kepolisian.

Cara warga Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat menyambut perayaan Imlek 2018 berbeda-beda.

Cerita dari lapangan tidak menunjukkan bahwa orang yang dihajar massa itu terkait PKI, partai yang sudah dibubarkan setengah abad lalu.

Penangkapan Angrizal Noviandi dalam kasus pencabulan di taksi online membuka tabir modus jual beli akun sopir taksi online.

Sejumlah institusi berencana menggugat UU MD3 ke MK. Apakah jalannya akan mulus?

Belakangan ini Jakarta digoyang gempa dengan skala yang tak kecil sehingga membuat khawatir. Baru-baru ini kasus retakan tanah di kawasan Berlan Matraman, Jakarta memunculkan tanda tanya. Apakah ada patahan aktif di Jakarta?

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menjadi sorotan usai pernyataannya ihwal Valentine's Day.

Dewan Pers meminta DPR untuk memperhatikan kebebasan pers dalam pembahasan draf RKUHP yang masih berjalan.

Sebelum ditangkap KPK, Imas merupakan bupati pengganti Ojang Sohandi yang juga dicokok Komisi, Senin 11 April 2016.

Setidaknya ada 7 kasus pelanggaran oleh pengemudi taksi online sepanjang 2017 hingga 12 Februari 2018 yang masuk ranah pidana. Bagaimana mereka bisa lolos sebagai driver?

Musripah ditawari Dji Sam Soe dengan harga miring. Ternyata rokok tersebut palsu. Penjualnya kini sudah diamankan polisi.

Yang patut diutamakan dalam upaya pemberantasan hoaks adalah pendekatan teknologi.

Kewenangan dan hak baru DPR termaktub dalam pasal 73, pasal 122 huruf K, dan pasal 245 ayat 1 UU MD3.

Di Singapura, properti sejenis rusun hibrida telah dibangun sejak puluhan tahun lalu.

Sejumlah pemimpin redaksi media massa sepakat semua yang terkait pemberitaan tidak diatur dalam RKUHP.

Kedua perusahaan bahkan sudah bekerja sama lewat kedua anak bisnis digital, yakni liputan6.com dan merdeka.com.

Kerja-kerja jurnalistik bisa terganggu jika RKUHP disahkan karena ada pasal-pasal "karet". Juga, sudah ada UU Pers.