Indeks Current Issue

Eggi mengatakan jika polisi menginginkan kedamaian, SP3 harus dikeluarkan lantaran menangkap Rizieq untuk diperiksa akan menimbulkan bentrok antara polisi dan pendukung Rizieq.

Keputusan KPU Sumut tidak meloloskan pasangan Saragih-Selian membuat Pilgub Sumut 2018 hanya diikuti dua pasangan calon yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Pasangan calon Demokrat-PKB gagal maju di Pilkada Sumatera Utara dan Garut. Mereka bakal menempuh jalur hukum karena merasa keputusan itu tidak tepat.

Kasus Marianus Sae ini mirip dengan yang dialami Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang.

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP memberikan tujuh alasan mengapa publik harus menolak RUU KUHP disahkan.

Sambutan Margiono dalam HPN 2018 yang meminta masyarakat Sumatera Barat memberikan suaranya untuk Jokowi menuai kritik.

DPR akan segera mengesahkan draf revisi KUHP meski menuai gelombang protes.

Pemerintah diminta memperbanyak jalur khusus bagi pesepeda.

ERP diwacanakan bisa dilalui sepeda motor.

Forest Watch Indonesia menemukan hampir 50 persen kawasan hutan lindung tidak berupa hutan, sebagian sudah dijadikan tempat wisata ataupun permukiman.

Dua sanksi etik yang pernah diterima Arief Hidayat membuat sejumlah kalangan meragukan independensi MK saat ada sengketa Pemilu.

Gagasan pulau digital atau digital island yang digagas Sandiaga Uno dinilai akan sulit terealisasi, banyak faktor dari soal anggaran hingga infrastruktur.

Dalam pembacaan putusan uji materi UU MD3 terjadi perbedaan pendapat. Lima hakim konstitusi lain termasuk Arief memilih opsi menolak gugatan.

Sandiaga menyatakan Pemprov DKI membuka peluang untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Bagaimana dengan warga terdampak?

Praktik kewajiban membayar parkir dengan platform tertentu seperti pada kasus aplikasi OVO di mal-mal Lippo dianggap melanggar perlindungan konsumen karena diskriminatif.

ICW mencatat sejak 2005-Januari 2018 terdapat 22 advokat atau pengacara yang dijerat dengan UU Tipikor, sebagai tersangka suap maupun menghalangi penyidikan perkara.

Ada tambahan kursi pimpinan di DPR yang diperuntukkan untuk PDI Perjuangan.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh saat diskors oleh kampus.

Kewenangan itu tertuang dalam revisi pasal 73 UU MD3 perihal tugas dan wewenang DPR.

Kerugian lain yang juga didapat pengungsi adalah hilangnya pendapatan dari usaha harian (opportunity cost) karena tak bisa bekerja.