Rumah Susun Hibrida ala Sandiaga Uno, Apa Itu?

tirto.id - Salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta adalah pemukiman. Dengan penduduk 10,17 juta (data Badan Pusat Statistik Jakarta per 2015) dan ketimpangan yang menganga, ada warga yang harus tinggal di tempat yang tidak bisa disebut layak. Birokrat menyebut orang-orang ini tinggal di tempat kumuh miskin-kumuh padat (kumiskupat).

Dalam acara yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang lima di Jakarta, Selasa (13/2), Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali menyinggung soal ini. Katanya, pemukiman kumiskupat dapat ditata ulang dengan konsep "rumah susun (rusun) hibrida".

Disebut "ditata ulang" karena rusun hibrida dibangun persis di pemukiman kumiskupat itu. Penduduknya tak dipindah paksa ke rusun yang jauh dari tempat asalnya.

Kata Sandi soal ini: "out of the box." Ia tidak menjelaskan secara rinci konsep rusun hibrida yang dimaksud. Lulusan George Washington University dengan IPK sempurna ini hanya mengatakan bahwa rusun hibrida "tidak akan pakai lift," "mungkin [hanya] lima-enam lantai saja," dan pertama-tama akan menyasar "lima dari 16 kampung kumuh yang sudah didata."

Bukan Barang Baru

Hunian (rusun, rumah biasa, dan sejenisnya) dengan konsep hibrida bukanlah barang baru. Menurut Ahmad Djuhara, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), istilah ini sudah lazim dipakai di dunia arsitektur. Hibrida merujuk pada apa pun yang tidak hanya punya fungsi utama, tapi juga fungsi-fungsi lain.

"Rusun hibrida berarti tidak semata hunian vertikal tempat orang tinggal, tapi juga tempat melakukan kegiatan lain. Bisa kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan pendidikan. Maksud jelasnya bisa tanyakan ke yang melontarkan wacana," kata Ahmad kepada Tirto.

Menurutnya, ini jadi solusi atas masalah perumahan di kota besar seperti Jakarta. "Efeknya besar. Bisa lebih efisien secara biaya dibanding implikasi dari pandangan planolog yang ingin kota dibangun berdasarkan zona-zona tertentu," katanya.

Pemukiman sejenis rusun hibrida juga sudah diterapkan di negara lain, misalnya di Singapura. Laman Property Asia Direct menjelaskan bahwa ada tiga jenis properti di negara yang pernah berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris ini: Public Housing and Development Board (HDB); Public-Private Hybrids; dan Private Housing. Salah satu aspek yang membedakan ketiganya adalah harga dan siapa yang membangun.

Konsep rusun hibrida ala Sandi paling mirip dengan jenis properti Public-Private Hybrids. Jenis properti ini "istimewa karena punya karakteristik perumahan umum dan kualitas perumahan swasta." Disebut hibrida karena "persilangan antara properti publik dan privat."

Karakter perumahan umum di antaranya adanya fasilitas publik seperti taman bermain anak atau tempat yang memungkinkan bisnis kecil-kecilan dapat tetap berjalan, dan tentu saja dibangun dengan uang pemerintah-swasta.

Salah satu properti Public-Private Hybrids adalah rumah susun HUDC (Housing and Urban Development Corporation). Rumah susun ini mulai dibangun pemerintah pada 1974 dan jadi properti idaman bagi kalangan menengah ke bawah. Kini pembangunannya telah dihentikan dan menyisakan 700an unit.

Menurut Belinda K. P. Yuen, Ho Pin Teo, Giok Ling Ooi dalam Singapore Housing: An Annotated Bibliography (1988), perumahan sejenis rusun hibrida ini dibangun pemerintah Singapura bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, tapi juga untuk meningkatkan "perasaan dekat antar-komunitas, identitas, dan rasa saling memiliki," karena memungkinkan orang-orang lintas ras, agama, dan gender untuk tinggal di satu tempat.

Dikatakan juga: "program peningkatan ini menawarkan kesempatan untuk membangun ulang kota, untuk memperbaiki fasilitas, dan memperbaiki kualitas sosial."

Dalam buku itu dijelaskan bagaimana proyek ini mula-mula dibangun, yang gagasannya mirip dengan niat Sandi yang tidak bakal memindahkan warga terdampak. "Banyak rusun darurat dengan satu ruangan yang dibangun pada 1960-an dihancurkan, agar tanahnya bisa dipakai untuk pembangunan-pembangunan baru, sementara yang lainnya dijadikan rusun lebih besar dengan 3-4 ruangan."

Menurut Sandi, program ini akan dapat terealisasikan jika masyarakat menggabungkan aset mereka, terutama tanah. "Kami sebut sebagai land consolidation," katanya. Ia mengklaim bahwa selama satu tahun terakhir telah melakukan sosialisasi ke warga dengan "pendekatan humanistik."

Pada 1991, Sherry Ahrentzen dari University of Wisconsin dalam buku Hybrid Housing: A Contemporary Building Type for Multiple Residential & Business Use menjelaskan bahwa konsep "perumahan hibrida" diciptakan oleh para arsitek, pengembang, dan aktivis sebagai respons atas "harga tanah, tenaga kerja, dan transportasi yang semakin tinggi."

Konsep ini juga dirumuskan karena semakin banyaknya "home-based work"—bisa diartikan sebagai pekerjaan yang dikerjakan di rumah. "Hunian hibrida dibangun untuk mengakomodasi jumlah individu dan rumah tangga yang tinggal dan bekerja di bawah atap yang sama," tulis Ahrentzen.

Dari penjelasan di atas, kita bisa membedakan antara rusun hibrida dengan program Pemprov DKI lain soal pemukiman, misalnya rumah DP 0 rupiah. Dalam program DP 0 rupiah, tidak ada sama-sekali unsur pemberdayaan ekonomi. Program itu juga dibuat untuk siapa pun (sepanjang memenuhi syarat), dan tidak ditujukan secara khusus bagi mereka yang tinggal di tempat tidak layak huni.

Namun, apa yang direncanakan Pemprov DKI dengan pembangunan rusun hibrida di RW 017 Penjaringan terasa kontradiktif dengan apa yang kemungkinan bakal mereka lakukan terhadap warga di bantaran sungai. Wagub Sandi mengatakan bahwa Pemprov mungkin saja menggusur.

Sandi melandaskan pernyataannya pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Menurut dia, beleid itu memberi keleluasaan bagi pemerintah untuk menggusur warga demi proyek yang berpengaruh untuk kepentingan umum.

"Kami akan lihat daerah mana yang bisa kami normalisasi dengan program yang merangkul warga," kata Sandi, 7 Februari.