Indeks Rumah Susun

PDIP menilai jatuhnya korban jiwa pada kebakaran Depo Pertamina Plumpang seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi sejak 2009 lalu.

Penguasa silih berganti, rakyat tetap kesulitan memiliki hunian yang layak di perkotaan.

Lokasi rusun bagi warga korban kebakaran di Jalan Simprug Golf II, Grogol Selatan, menyesuaikan dengan ketersediaan rumah susun yang tersedia di Jakarta.

Warga Bukit Duri menjadi korban gusuran saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada 26 September 2016.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 33 tower Rusunawa secara simbolis di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/8/2022).

Rumah Susun (Rusun) Cipinang Besar Utara (CBU) bakal menjadi tempat penampungan sementara korban kebakaran Pasar Gembrong.

Kampung Kunir digusur oleh Gubernur DKI Jakarta era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2015.

Sri Mulyani menjelaskan mekanisme pemberian insentif yaitu PPN 100% ditanggung pemerintah dengan harga maksimal Rp2 miliar.

Berikut tips dan cara membeli apartemen agar tidak tertipu serta nyaman dihuni. 

Anies selangkah menepati janji kampanye dengan membangun Kampung Akuarium. Tapi janji tersebut bertabrakan dengan regulasi.

Pada 2021 Kementerian PUPR menargetkan bedah rumah tak layak huni 111.200 unit di seluruh Indonesia.

Diusulkan rumah susun ke depan harus ada gigi balangnya paling tidak, harus ada ondel-ondel, pintu gerbangnya harus mencerminkan kearifan lokal.

Anies Baswedan berkata, Kampung Akuarium akan menjadi kawasan percontohan bagaimana pengembangan kampung yang bekerja sama dengan masyarakat.

Rencananya, peresmian Rusunawa Pasar Rumput akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada bulan Agustus 2019 mendatang.

Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi putusan MA yang menolak uji materi terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2018 tentang P3SRS.

Tenggat waktu penerapan bentuk P3SRS sesuai dengan Pergub 132 sebenarnya sudah lewat, yakni 31 Maret 2019. Beberapa rusun meminta tenggat waktu itu bisa diundur.

Dua P3SRS menilai Permen PUPR 23/2018 dan Pergub DKI 132/2018 memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi penghuni rusun dan apartemen di Jakarta. 

Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang rumah susun disebutkan oleh Kuasa Hukum Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) bisa menutupi kekosongan.

Penarikan iuran lingkungan oleh pengembang tidak dilakukan transparan, sehingga menciptakan 'hukum rimba' dalam prosesnya.

Ombudsman mencatat para penghuni rusun dan apartemen di Jakarta masih menemui beragam masalah. Dari 20 jenis aduan penghuni, 8 terkait konflik dengan pengembang.