Indeks Rumah Susun

Tenggat waktu penerapan bentuk P3SRS sesuai dengan Pergub 132 sebenarnya sudah lewat, yakni 31 Maret 2019. Beberapa rusun meminta tenggat waktu itu bisa diundur.

Dua P3SRS menilai Permen PUPR 23/2018 dan Pergub DKI 132/2018 memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi penghuni rusun dan apartemen di Jakarta. 

Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang rumah susun disebutkan oleh Kuasa Hukum Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) bisa menutupi kekosongan.

Penarikan iuran lingkungan oleh pengembang tidak dilakukan transparan, sehingga menciptakan 'hukum rimba' dalam prosesnya.

Ombudsman mencatat para penghuni rusun dan apartemen di Jakarta masih menemui beragam masalah. Dari 20 jenis aduan penghuni, 8 terkait konflik dengan pengembang.  

Pemprov DKI menilai gugatan uji materi dari Real Estate Indonesia (REI) atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik masih belum detail.

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi bagi pengembang rusun atau apartemen yang tidak kunjung mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah terkait P3SRS. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai Pergub 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik masih belum ditegakkan karena masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Presiden Joko Widodo meminta Kementerian PUPR untuk terus membangun rumah susun (rusun) selama tahun 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mempersiapkan aturan terkait hak milik rusunawa bagi penyewa, setelah 20 tahun.

Rumah Susun yang berdiri sejak tahun 1987 tersebut rencananya akan direvitalisasi menjadi dua tower

"Aturan Perda-nya mengharuskan [begitu], ada kata penyesuaian, dan kemudian diterjemahkan sebagai kenaikan di situ."

Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center for Urban Studies mengatakan, Pemprov DKI boleh saja menaikkan tarif retribusi rusun, namun dengan syarat.

Ketua DPRD DKI mengkritik kenaikan tarif sewa 19 rusun karena tidak sesuai dengan kelayakan kondisi hunian tersebut.

"Mereka hanya menginginkan kepastian. Dan saya sampaikan itu kan sudah diarahkan untuk fasilitas fasos fasum, jadi sekarang pemprov menggunakan fasos fasum ini untuk kebutuhan masyarakat," kata Sandiaga

Ardiansyah menilai, meningkatnya pengaduan soal perumahan ini terjadi karena lemahnya hukum yang mengatur dan mengawal transaksi perumahan.

Proyek pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Tingkat Tinggi Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dihentikan sementara setelah seorang warga meninggal akibat tertimpa besi dari proyek tersebut. tirto.id/Andrey Gromico

Di Singapura, properti sejenis rusun hibrida telah dibangun sejak puluhan tahun lalu.

Perbedaan rusun hibrida dengan rusun biasa terletak pada jumlah lantainya yang tidak terlalu tinggi.

Rumah DP 1 persen program Jokowi dan DP 0 rupiah Anies sama-sama menggiurkan. Tapi mana yang lebih untung?