Indeks Rumah Susun
Daftar Syarat Peserta Program Rumah DP Nol Rupiah di DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta memberlakukan empat syarat utama bagi para peserta program DP Rumah Nol Rupiah.
BNN: Peredaran Narkoba Marak di Rusun-rusun Milik Pemprov DKI
BNN menemukan ada ratusan penghuni rusun-rusun milik Pemprov DKI positif menggunakan narkoba dalam operasi pada dua bulan terakhir.
Sandiaga: Program DP Nol Rupiah dari Swasta Dibangun Rumah Vertikal
Sandiaga mengatakan, berdasarkan tawaran dari pihak swasta sebesar 80 persen untuk program DP 0 rupiah, sebagian besar hunian akan dibangun rumah vertikal.
Anies-Sandiaga Diminta Benahi Pengelolaan Rusun di DKI
Sampai saat ini Pemprov DKI belum melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, terutama pasal 56 yang mengatur izin pengelolaan rusun atau apartemen komersial.
1.415 Unit Rusun Tak Selesai Dibangun Hingga Akhir 2017
Proyek pembangunan rusun multiyears (tahun jamak) di Jakarta dipastikan tak selesai hingga akhir tahun 2017.
50 Rusun Hunian Terintegrasi akan Dibangun di Jabodetabek
Kementerian PUPR berencana membangun 50 rumah susun berkonsep hunian terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Rusun-rusun jenis ini akan dibangun di sekitar stasiun, pasar dan lokasi lain yang bisa meningkatkan efisiensi bagi penghuninya.
Groundbreaking Rusun TOD Stasiun Tanjung Barat
proyek Groundbreaking Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta mencakup pembangunan tiga tower dengan total 29 lantai yang akan menampung 1.232 unit hunian di atas lahan seluas 15.244 meter persegi.
Cegah Tunggakan, Bank DKI Tambah Kantor Cabang di Rusun
Menurut Antonius, kurangnya jumlah kantor cabang Bank DKI di sejumlah rusun menjadi salah satu penyebab para penghuni menunggak iuran pengelolaan rusun.
Djarot Sebut Sebelas Ribu Warga Mengantri Tinggal di Rusun
Djarot mengungkapkan, ada sebelas ribu warga yang mengantri untuk mendapatkan rusun sewa sederhana yang disediakan oleh Pemprov DKI bila penghuni saat ini tidak bisa melunasi tunggakan.
Tunggakan Capai Rp32 Miliar, Pemprov Segel Beberapa Rusun
Ada lebih dari 20.000 warga dengan KTP DKI Jakarta yang menunggu tinggal di Rusun. 11.000 di antaranya merupakan warga yang mengalami relokasi karena digusur oleh Pemprov DKI Jakarta.
Ahok Tergusur di Rusun Jatinegara Barat dan Rawa Bebek
"Yang pasti kami enggak nyoblos Ahok. Masak milih orang yang sudah gusur kami," kata Mita, korban penggusuran.
Dibelit Masalah di Hunian Bertingkat
Problem di sejumlah rusunami di Jakarta beragam. Tetapi masalah besarnya adalah konflik antara pengelola versi pengembang dan pemilik rusunami. Mereka melakukan protes, membuat perkumpulan, sampai membawa ke PTUN. Perlu aturan tegas dari pemerintah daerah Jakarta.
Beda Nasib Penghuni Rusun Bersubsidi
Sebagian penghuni rusun lebih sering menyebut tempat tinggal sebagai apartemen, misalnya di Kalibata City. Sebagian lain tetap menyebutnya rusun. Padahal keduanya sama-sama menghuni hunian bersubsidi. Beda kelas sosial, beda penyebutan.
Penghuni Rusun: "Harapan Saya Punah"
Problem di tiga rusun yang didatangi reporter Tirto.id beragam. Dari gedung bocor, lift rusak, rawan kejahatan, hingga bangunan tidak ramah anak.
Reklamasi Dilanjutkan, Nelayan Dijanjikan Rusun
Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sebagai ganti rugi bagi para nelayan yang terkena dampak proyek, PemProv DKI akan membangun rumah susun.
Antara Rumah Tapak dan Apartemen
Memilih antara membeli rumah atau apartemen ternyata gampang-gampang susah. Keduanya punya kekurangan dan kelebihan. Sebelum menentukan, pikirkan dahulu kelebihan apa yang dicari dan kekurangan apa yang bisa dan tak bisa ditolerir.
Yang Kesepian Di Apartemen
Harga tanah yang mahal membuat banyak pengembang berusaha memperkenalkan apartemen sebagai alternatif hunian. Apartemen, tergantung tempatnya, bisa jadi ruang investasi yang baik, karena dibangun dekat dengan infrastruktur publik. Namun apakah apartemen adalah hunian yang ideal bagi semua orang?
Ahok: Rusun Tak Boleh Diperjualbelikan!
Ahok melarang jual beli atau sewa menyewa rusun. Ia mengancam mempidanakan siapapun yang terbukti melanggar ketentuan itu.